Kilas Balik Krisis Ekonomi 97-98

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

TRAGEDI 1998

DISUSUN OLEH :

1.     DIAN PUSPITA SARI                             (22214992)

2.     DWI ARYO AGUNG SEDAYU              (23214276)

3.     HITLER PATIAR                                      (25214009)

4.     ISMIA NUR BAROKAH                         (25214515) 

5.     MUHAMMAD BAYU AJI SANTOSO  (27214130)

6.     NIKO BAYU HERLAMBANG                (27214946)

7.   SIANTA                                                    (2A214254)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2014/2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Pemanfaatan Plastik Sebagai Barang Berguna ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya.Dan juga kami berterima kasih kepada Immi Fiska Tarigan dan kerabat kami yang telah membantu menyelesaikan makalah kami mengenai “Tragedi 1998”

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran ekonomi, maka makalah ini disusun sesuai dengan satuan acara perkuliahan (SAP). Oleh karena itu semoga makalah ini dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan wawasan mahasiswa/i dalam memahami ilmu ekonomi.

Kami menghaturkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Kami mengharapkan dapat menggunakan makalah ini dengan sebaik baiknya. Segala kritik dan saran kami harapkan dan kami terima dan akan dijadikan masukan yang berharga untuk perbaikan makalah kami selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih.

Bekasi, 27 APRIL 2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.......................................................................................................................            ii
Daftar Isi................................................................................................................................ iii

BAB 1       

Pendahuluan.........................................................................................................................  1
            1.1 Latar Belakang..................................................................................................    1
            1.2 Rumusan Masalah..............................................................................................   2
            1.3 Tujuan.............................................................................................................      2
BAB 2
Pembahasan........................................................................................................................    3

2.1 Penyebab terjadinya krisis tahun 1998.......................................................          3

            2.2 Dampak pada masyarakat Indonesia………...................................................     12

2.3.Cara mengatasi krisis moneter 1998.................................................................... 16

BAB 3

Penutup.................................................................................................................................. 25

            3.1 Kesimpulan.......................................................................................................... 25
            3.2 Saran.................................................................................................................... 26

Daftar Pustaka...................................................................................................................     27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

TAHUN 1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa.Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Mungkin dia akan selalu diingat, sebagaimana kita selalu mengingat black Tuesday yang menandai awal resesi ekonomi dunia tanggal 29 Oktober 1929 yang juga disebut sebagai malaise.

Hanya dalam waktu setahun, perubahan dramatis terjadi.Prestasi ekonomi yang dicapai dalam dua dekade, tenggelam begitu saja. Dia juga sekaligus membalikkan semua bayangan indah dan cerah di depan mata menyongsong milenium ketiga.

Selama periode sembilan bulan pertama 1998, tak pelak lagi merupakan periode paling hiruk pikuk dalam perekonomian. Krisis yang sudah berjalan enam bulan selama tahun 1997,berkembang semakin buruk dalam tempo cepat. Dampak krisis pun mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat, dunia usaha.

Dana Moneter Internasional (IMF) mulai turun tangan sejak Oktober 1997, namun terbukti tidak bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah.Bahkan situasi seperti lepas kendali, bagai layang-layang yang putus talinya.Krisis ekonomi Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara.

Seperti efek bola salju, krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar baht di Thailand 2 Juli 1997, dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi, berlanjut lagi krisis sosial kemudian ke krisis politik.

Akhirnya, dia juga berkembang menjadi krisis total yang melumpuhkan nyaris seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Katakan, sektor apa di negara ini yang tidak goyah. Bahkan kursi atau tahta mantan Presiden Soeharto pun goyah, dan akhirnya dia tinggalkan. Mungkin Soeharto, selama sisa hidupnya akan mengutuk devaluasi baht, yang menjadi pemicu semua itu.

1.2  Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998?

2. Apa dampak bagi masyarakat Indonesia?

3. Bagaimana cara penanggulangannya?

1.3  Tujuan Pembahasan

Diharapkan seluruh pembaca dari makalah ini dapat mengetahui tentang apa yang terjadi di indonesia pada tahun 1998, dan bisa memahami isi makalah dengan baik

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1            Penyebab terjadinya krisis ekonomi 1998

Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama inilemah, hal ini dapat dilihat dari data-data statistik di atas, tetapi terutama karena utangswasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar.Yang jebol bukanlah sektorrupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yangmengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya.Krisis yang berkepanjanganini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yangmendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utangswasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar ASini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesiatidak akan mengalami krisis. Dengan lain perkataan, walaupun distorsi pada tingkat ekonomimikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisisakan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahangempuran ini. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagai faktor penyebablainnya yang datangnya saling bersusulan.Analisis dari faktor-faktor penyebab ini penting,karena penyembuhannya tentunya tergantung dari ketepatan diagnosa.

Anwar Nasution melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri,ditambah dengan lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisisfinansial (Nasution: 28). Bank Dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersamasamamembuat krisis menuju ke arah kebangkrutan (World Bank, 1998, pp. 1.7 -1.11).

1.      Yangpertama adalah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli1997, sehingga l.k. 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini,dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan. Bahkan selama empat tahun terakhirutang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun.

2.      Sebab yang kedua adalah kelemahanpada sistim perbankan.

3.      Ketiga adalah masalah governance, termasuk kemampuan pemerintahmenangani dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan

keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat.

4.      Yang keempat adalahketidak pastian politik menghadapi Pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatanPresiden Soeharto pada waktu itu.

Sementara menurut penilaian kelompok kami, penyebab utama dari terjadinya krisis yangberkepanjangan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sangattajam, meskipun ini bukan faktor satu-satunya, tetapi ada banyak faktor lainnya yang berbedamenurut sisi pandang masing-masing pengamat. Berikut ini diberikan rangkuman dariberbagai faktor tersebut menurut urutan kejadiannya:

1.    Dianutnya sistim devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai,memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebasberapapun jumlahnya. Kondisi di atas dimungkinkan, karena Indonesia menganut rezimdevisa bebas dengan rupiah yang konvertibel, sehingga membuka peluang yang sebesarbesarnyauntuk orang bermain di pasar valas. Masyarakat bebas membuka rekeningvalas di dalam negeri atau di luar negeri. Valas bebas diperdagangkan di dalam negeri,sementara rupiah juga bebas diperdagangkan di pusat-pusat keuangan di luar negeri.

2.    Tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8%(1991) antara tahun 1988 hingga 1996, yang berada di bawah nilai tukar nyatanya,menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Ditambah dengan kenaikanpendapatan penduduk dalam nilai US dollar yang naiknya relatif lebih cepat darikenaikan pendapatan nyata dalam Rupiah, dan produk dalam negeri yang makin lamamakin kalah bersaing dengan produk impor. Nilai Rupiah yang overvalued berarti jugaproteksi industri yang negatif. Akibatnya harga barang impor menjadi relatif murah danproduk dalam negeri relatif mahal, sehingga masyarakat memilih barang impor yangkualitasnya lebih baik. Akibatnya produksi dalam negeri tidak berkembang, ekspormenjadi kurang kompetitif dan impor meningkat. Nilai rupiah yang sangat overvalued inisangat rentan terhadap serangan dan permainan spekulan, karena tidak mencerminkan

nilai tukar yang nyata.

3.    Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek danmenengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersediacukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya (bandingkanjuga Wessel et al.: 22), ditambah sistim perbankan nasional yang lemah. Akumulasiutang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an telah mencapai jumlah yangsangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa

tahun terakhir malah sedikit berkurang (oustanding official debt). Ada tiga pihak yangbersalah di sini, pemerintah, kreditur dan debitur.Kesalahan pemerintah adalah, karenatelah memberi signal yang salah kepada pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiahterus-menerus overvalued dan suku bunga rupiah yang tinggi, sehingga pinjaman dalamrupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif murah.Sebaliknya, tingkat bunga di dalam negeri dibiarkan tinggi untuk menahan pelariandana ke luar negeri dan agar masyarakat mau mendepositokan dananya dalam rupiah.Jadi di sini pemerintah dihadapi dengan buah simalakama.Keadaan ini menguntungkanpengusaha selama tidak terjadi devaluasi dan ini terjadi selama bertahun-tahun sehinggamemberi rasa aman dan orang terus meminjam dari luar negeri dalam jumlah yang semakinbesar. Dengan demikian pengusaha hanya bereaksi atas signal yang diberikan olehpemerintah. Selain itu pemerintah sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap utang-utang swasta luar negeri ini, kecuali yang berkaitan dengan proyek pemerintahdengan dibentuknya tim PKLN. Bagi debitur dalam negeri, terjadinya utang swasta luarnegeri dalam jumlah besar ini, di samping lebih menguntungkan, juga disebabkan suatugejala yang dalam teori ekonomi dikenal sebagai fallacy of thinking2 , di mana pengusahaberamai-ramai melakukan investasi di bidang yang sama meskipun bidangnya sudahjenuh, karena masing-masing pengusaha hanya melihat dirinya sendiri saja dan tidakmemperhitungkan gerakan pengusaha lainnya. Pihak kreditur luar negeri juga ikutbersalah, karena kurang hati-hati dalam memberi pinjaman dan salah mengantisipasikeadaan (bandingkan IMF, 1998: 5).Jadi sudah sewajarnya, jika kreditur luar negeri jugaikut menanggung sebagian dari kerugian yang diderita oleh debitur.

Kalau masalahnya hanya menyangkut utang luar negeri pemerintah saja, meskipunmasalahnya juga cukup berat karena selama bertahun-tahun telah terjadi net capitaloutflow yang kian lama kian membesar berupa pembayaran cicilan utang pokok danbunga, namun masih bisa diatasi dengan pinjaman baru dan pemasukan modal luarnegeri dari sumber-sumber lain. Beda dengan pinjaman swasta, pinjaman luar negeripemerintah sifatnya jangka panjang, ada tenggang waktu pembayaran, tingkat bunganyarelatif rendah, dan tiap tahunnya ada pemasukan pinjaman baru.

Pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800 perusahaandiperkirakan berkisar antara US$ 63 hingga US$ 64 milyar, sementara utang pemerintahUS$ 53,5 milyar. Sebagian besar dari pinjaman luar negeri swasta ini tidak di hedge(Nasution: 12). Sebagian orang Indonesia malah bisa hidup mewah dengan menikmatiselisih biaya bunga antara dalam negeri dan luar negeri (Wessel et al., hal. 22), misalnyabank-bank.Maka beban pembayaran utang luar negeri beserta bunganya menjadi tambahbesar yang dibarengi oleh kinerja ekspor yang melemah (bandingkan IDE).Ditambahlagi dengan kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam yang membuat utang dalam nilairupiah membengkak dan menyulitkan pembayaran kembalinya.

Pinjaman luar negeri dan dana masyarakat yang masuk ke sistim perbankan, banyakyang dikelola secara tidak prudent, yakni disalurkan ke kegiatan grupnya sendiri danuntuk proyek-proyek pembangunan realestat dan kondomium secara berlebihan sehinggajauh melampaui daya beli masyarakat, kemudian macet dan uangnya tidak kembali(Nasution: 28; Ehrke: 3). Pinjaman-pinjaman luar negeri dalam jumlah relatif besar yangdilakukan oleh sistim perbankan sebagian disalurkan ke sektor investasi yang tidakmenghasilkan devisa (non-traded goods) di bidang tanah seperti pembangunan hotel, resortpariwisata, taman hiburan, taman industri, shopping malls dan realestat (Nasution: 9;IMF Research Department Staff: 10). Proyek-proyek besar ini umumnya tidakmenghasilkan barang-barang ekspor dan mengandalkan pasar dalam negeri, maka sedikitsekali pemasukan devisa yang bisa diandalkan untuk membayar kembali utang luarnegeri. Krugman melihat bahwa para financial intermediaries juga berperan di Thailanddan Korea Selatan dengan moral nekat mereka, yang menjadi penyebab utama dari krisisdi Asia Timur.Mereka meminjamkan pada proyek-proyek berisiko tinggi sehingga terjadiinvestasi berlebihan di sektor tanah (Krugman, 1998; Greenwood).Mereka mulai mencaridollar AS untuk membayar utang jangka pendek dan membeli dollar AS untuk di hedge(World Bank, 1998, hal. 1.4).

4.    Permainan yang dilakukan oleh spekulan asing (bandingkan juga Ehrke: 2-3) yang dikenalsebagai hedge funds tidak mungkin dapat dibendung dengan melepas cadangan devisayang dimiliki Indonesia pada saat itu, karena praktek margin trading, yang memungkinkandengan modal relatif kecil bermain dalam jumlah besar. Dewasa ini mata uang sendirisudah menjadi komoditi perdagangan, lepas dari sektor riil. Para spekulan ini jugameminjam dari sistim perbankan untuk memperbesar pertaruhan mereka. Itu sebabnyamengapa Bank Indonesia memutuskan untuk tidak intervensi di pasar valas karenatidak akan ada gunanya. Meskipun pada awalnya spekulan asing ikut berperan, tetapimereka tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas pecahnya krisis moneter ini. Sebagiandari mereka ini justru sekarang menderita kerugian, karena mereka membeli rupiah dalamjumlah cukup besar ketika kurs masih di bawah Rp. 4.000 per dollar AS denganpengharapan ini adalah kurs tertinggi dan rupiah akan balik menguat, dan pada saat itumereka akan menukarkan kembali rupiah dengan dollar AS (Wessel et al., hal.1).Namun pemicu adalah krisis moneter kiriman yang berawal dari Thailand antaraMaret sampai Juni 1997, yang diserang terlebih dahulu oleh spekulan dan kemudianmenyebar ke negara Asia lainnya termasuk Indonesia (Nasution: 1; IMF ResearchDepartment Staff: 10; IMF, 1998: 5). Krisis moneter yang terjadi sudah saling kait-mengkaitdi kawasan Asia Timur dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya (butir 16 daripersetujuan IMF 15 Januari 1998).

5.    Kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistim nilai tukar dengan pitabatas intervensi. Sistim ini menyebabkan apresiasi nyata dari nilai tukar rupiah danmengundang tindakan spekulasi ketika sistim batas intervensi ini dihapus pada tanggal14 Agustus 1997 (Nasution: 2). Terkesan tidak adanya kebijakan pemerintah yang jelasdan terperinci tentang bagaimana mengatasi krisis (Nasution: 1) dan keadaan ini masihberlangsung hingga saat ini. Ketidak mampuan pemerintah menangani krisismenimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untukmemberi bantuan finansial dengan cepat (World Bank, 1998: 1.10).

6.    Defisit neraca berjalan yang semakin membesar (IMF Research Department Staff: 10; IDE),yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspordan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Sebab utama adalah nilai tukar rupiahyang sangat overvalued, yang membuat harga barang-barang impor menjadi relatif murahdibandingkan dengan produk dalam negeri.

7.    Penanam modal asing portfolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran dimingimingikeuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relativestabil kemudian mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar (bandingkan WorldBank, 1998, hal. 1.3, 1.4; Greenwood). Selisih tingkat suku bunga dalam negeri denganluar negeri yang besar dan kemungkinan memperoleh keuntungan yang relatif besardengan cara bermain di bursa efek, ditopang oleh tingkat devaluasi yang relatif stabilsekitar 4% per tahun sejak 1986 menyebabkan banyak modal luar negeri yang mengalirmasuk. Setelah nilai tukar Rupiah tambah melemah dan terjadi krisis kepercayaan, danamodal asing terus mengalir ke luar negeri meskipun dicoba ditahan dengan tingkat bungayang tinggi atas surat-surat berharga Indonesia (Nasution: 1, 11). Kesalahan juga terletakpada investor luar negeri yang kurang waspada dan meremehkan resiko (IMF, 1998: 5).Krisis ini adalah krisis kepercayaan terhadap rupiah (World Bank, 1998, p. 2.1).

8.    IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yangdijanjikannya dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatandengan baik. Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan membantu Indonesia jugamenunda mengucurkan bantuannya menunggu signal dari IMF, padahal keadaanperekonomian Indonesia makin lama makin tambah terpuruk. Singapura yangmenjanjikan l.k. US$ 5 milyar meminta pembayaran bunga yang lebih tinggi dari pinjamanIMF, sementara Brunei Darussalam yang menjanjikan l.k. US$ 1 milyar baru akanmencairkan dananya sebagai yang terakhir setelah semua pihak lain yang berjanji akanmembantu telah mencairkan dananya dan telah habis terpakai. IMF sendiri dinilai banyakpihak telah gagal menerapkan program reformasinya di Indonesia dan malah telah mempertajam dan memperpanjang krisis.

9.    Spekulan domestik ikut bermain (Wessel et al., hal. 22). Para spekulan inipun tidaksemata-mata menggunakan dananya sendiri, tetapi juga meminjam dana dari sistimperbankan untuk bermain

10.     Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbumembeli dollar AS agar nilai kekayaan tidak merosot dan malah bisa menarik keuntungandari merosotnya nilai tukar rupiah. Terjadilah snowball effect, di mana serbuan terhadapdollar AS makin lama makin besar. Orang-orang kaya Indonesia, baik pejabat pribumidan etnis Cina, sudah sejak tahun lalu bersiap-siap menyelamatkan harta kekayaannyake luar negeri mengantisipasi ketidak stabilan politik dalam negeri. Sejak awal Desember1997 hingga awal Mei 1998 telah terjadi pelarian modal besar-besaran ke luar negerikarena ketidak stabilan politik seperti isu sakitnya Presiden dan Pemilu (World Bank,1998: 1.4, 1.10). Kerusahan besar-besaran pada pertengahan Mei yang lalu yang ditujukanterhadap etnis Cina telah menggoyahkan kepercayaan masyarakat ini akan keamananharta, jiwa dan martabat mereka. Padahal mereka menguasai sebagian besar modal dankegiatan ekonomi di Indonesia dengan akibat mereka membawa keluar harta kekayaanmereka dan untuk sementara tidak melaukan investasi baru.

11.     Terdapatnya keterkaitan yang erat dengan yen Jepang, yang nilainya melemah terhadapdollar AS (lihat IDE). Setelah Plaza-Accord tahun 1985, kurs dollar AS dan juga matauang negara-negara Asia Timur melemah terhadap yen Jepang, karena mata uang negaranegaraAsia ini dipatok dengan dollar AS. Daya saing negara-negara Asia Timurmeningkat terhadap Jepang, sehingga banyak perusahaan Jepang melakukan relokasidan investasi dalam jumlah besar di negara-negara ini. Tahun 1995 kurs dollar AS berbalikmenguat terhadap yen Jepang, sementara nilai utang dari negara-negara ini dalam dollarAS meningkat karena meminjam dalam yen, sehingga menimbulkan krisis keuangan.(Ehrke: 2).

Di lain pihak harus diakui bahwa sektor riil sudah lama menunggu pembenahanyang mendasar, namun kelemahan ini meskipun telah terakumulasi selama bertahun-tahunmasih bisa ditampung oleh masyarakat dan tidak cukup kuat untuk menjungkir-balikkanperekonomian Indonesia seperti sekarang ini. Memang terjadi dislokasi sumber-sumberekonomi dan kegiatan mengejar rente ekonomi oleh perorangan/kelompok tertentu yangmenguntungkan mereka ini dan merugikan rakyat banyak dan perusahaan-perusahaanyang efisien. Subsidi pangan oleh BULOG, monopoli di berbagai bidang, penyaluran danayang besar untuk proyek IPTN dan mobil nasional. Timbulnya krisis berkaitan denganjatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS secara tajam, yakni sektor ekonomi luarnegeri, dan kurang dipengaruhi oleh sektor riil dalam negeri, meskipun kelemahan sectorriil dalam negeri mempunyai pengaruh terhadap melemahnya nilai tukar rupiah. Membenahisektor riil saja, tidak memecahkan permasalahan.

Krisis pecah karena terdapat ketidak seimbangan antara kebutuhan akan valas dalamjangka pendek dengan jumlah devisa yang tersedia, yang menyebabkan nilai dollar ASmelambung dan tidak terbendung. Sebab itu tindakan yang harus segera didahulukan untukmengatasi krisis ekonomi ini adalah pemecahan masalah utang swasta luar negeri,membenahi kinerja perbankan nasional, mengembalikan kepercayaan masyarakat dalamdan luar negeri terhadap kemampuan ekonomi Indonesia, menstabilkan nilai tukar rupiahpada tingkat yang nyata, dan tidak kalah penting adalahmengembalikan stabilitas socialdan politik.

2.2           Dampak pada masyarakat Indonesia

Dampak Krisis Moneter sangat besar bagi perekonomin Indonesia secarakhususnya, namun sektor lain pun terkena dampak dari terjadi krisis moneter ini mulaidari sektor pemerintahan sampai pada sektor sosial masyarakat.

Dari sektor ekonomiIndonesia, nilai rupiah yang turun drastis berakibat pada naiknya harga produk - produk import berimbas pula pada turunnya nilai pendapatan masyarakat ditambah lagi banyak terjadinya PHK pada pekerja - pekerja. Kenaikan harga produk - produk dipasaranmenaikkan nilai inflasi antara pertengaha tahun 1997-1998. Inflasi adalah saalah satudampak krisis moneter dilihat dari sektor ekonomi.Dari sektor ekonomi secara umum akibat dari menurunnya nilai rupiah menurut‘Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, dan Peran IMF’ berimbas pada  kesulitanmenutup APBN, harga telur/ayam naik, utang luar negeri dalam rupiah melonjak, hargaBBM/tarif listrik naik, tarif angkutan naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi, toko sepi,PHK di mana-mana, investasi menurun karena impor barang modal menjadi mahal, biayasekolah di luar negeri melonjak. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalamikontraksi sebesar 13,7% pada tahun 1998 dibandingkan dengan tahun 1997 yang terlihatmasih mengalami ekspansi 4,9% terlihat pada tabel 2.1 (Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999). Dampak lain yang terjadi adalah tingginya tingkat inflasi sepertiterlihat dari tabel I pada tahun 1997 inflasi sudah mulai tinggi. Tingginya tingkat inflasiterjadi antara pertengahan tahun 1997 sampai 1998.Pada sektor sosial masyarakatnya banyak jatuh miskin akibat semakin tingginyatingkat pengangguran sekaligus harga - harga beberapa bahan pokok yang mulaimerangkak naik dan mengancam kehidupan masyarakat pada masa itu. Pada tahun 1998, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 24,23 persen (49,5 juta orang) (DataStrategis BPS).. Tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan krisis ekonomi yangmelanda Indonesia pada pertengahan 1997 yang berakibat pada meroketnya harga-hargakebutuhan dan berdampak parah pada penduduk miskin (Data Strategis BPS).Semakintingginya pengangguran tinggi pula tingkat kriminalitas yang terjadi.Seiring dampak sektor sosial yang terjadi dimasyarakat, dampak sektor sosial ini memicu pada sektor

politik dimana Soeharto sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mulai diragukankeberadaannya. Berbagai tindakan kekerasan terjadi akibat berbagai masalah politik yangterjadi.Pada akhirnya, tanggal 21 Mei 1998 Soeharto secara resmi digantikan wakil presiden BJ.Habibie.

Dewasa ini semua permasalahan dalam krisis ekonomi berputar-putar sekitar kursnilai tukar valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika dihadapkan denganpendapatan masyarakat dalam rupiah yang tetap, bahkan dalam beberapa hal turunditambah PHK, padahal harga dari banyak barang naik cukup tinggi, kecuali sebagiansektor pertanian dan ekspor. Imbas dari kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam secaraumum sudah kita ketahui: kesulitan menutup APBN, harga telur/ayam naik, utang luarnegeri dalam rupiah melonjak, harga BBM/tarif listrik naik, tarif angkutan naik, perusahaantutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utangyang tinggi, toko sepi, PHK di mana-mana, investasi menurun karena impor barang modalmenjadi mahal, biaya sekolah di luar negeri melonjak. Dampak lain adalah laju inflasi yangtinggi selama beberapa bulan terakhir ini, yang bukan disebabkan karena imported inflation4 ,tetapi lebih tepat jika dikatakan foreign exchange induced inflation. Masalah ini hanya biasdipecahkan secara mendasar bila nilai tukar valas bisa diturunkan hingga tingkat yangwajar atau nyata (riil). Dengan demikian roda perekonomian bisa berputar kembali danharga-harga bisa turun dari tingkat yang tinggi dan terjangkau oleh masyarakat, meskipuntidak kembali pada tingkat sebelum terjadinya krisis moneter.

Pada sisi lain merosotnya nilai tukar rupiah secara tajam juga membawa hikmah.Secara umum impor barang menurun tajam termasuk impor buah, perjalanan ke luar negeridan pengiriman anak sekolah ke luar negeri, kebalikannya arus masuk turis asing akanlebih besar, daya saing produk dalam negeri dengan tingkat kandungan impor rendahmeningkat sehingga bisa menahan impor dan merangsang ekspor khususnya yang berbasispertanian, proteksi industri dalam negeri meningkat sejalan dengan merosotnya nilai tukarrupiah, pengusaha domestik kapok meminjam dana dari luar negeri. Hasilnya adalahperbaikan dalam neraca berjalan.Petani yang berbasis ekspor penghasilannya dalam rupiahmendadak melonjak drastis, sementara bagi konsumen dalam negeri harga beras, gula, kopidan sebagainya ikut naik.Sayangnya ekspor yang secara teoretis seharusnya naik, tidakterjadi, bahkan cenderung sedikit menurun pada sektor barang hasil industri. Meskipunpenerimaan rupiah petani komoditi ekspor meningkat tajam, tetapi penerimaan ekspor dalamvalas umumnya tidak berubah, karena pembeli di luar negeri juga menekan harganya karenatahu petani dapat untung besar, dan negara-negara produsen lain juga mengalami depresiasidalam nilai tukar mata uangnya dan bisa menurunkan harga jual dalam nominasi valas.Hal yang serupa juga terjadi untuk ekspor barang manufaktur, hanya di sini ada kesulitanlain untuk meningkatkan ekspor, karena ada masalah dengan pembukaan L/C dan keadaansosial-politik yang belum menentu sehingga pembeli di luar negeri mengalihkan pesananbarangnya ke negara lain.

Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, pada Oktober 1998 inijumlah keluarga miskin diperkirakan meningkat menjadi 7,5 juta, sehingga perlu dilancarkanprogram-program untuk menunjang mereka yang dikenal sebagai social safety net.Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari jatuhnya nilai tukar rupiahyang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penghasilan yang berkurangkarena PHK atau naik sedikit dengan pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkatinflasi yang tinggi, sehingga bila nilai tukar rupiah bisa dikembalikan ke nilai nyatanyamaka biaya besar yang dibutuhkan untuk social safety net ini bisa dikurangi secara drastis.

Namun secara keseluruhan dampak negatifnya dari jatuhnya nilai tukar rupiah masihlebih besar dari dampak positifnya.

Inflasi adalah salah satu dampak dari krisis moneter 1998. Laju inflasi pada tahun1998 yang diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai angka 77,6 %.(Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 1998/1999). Tingkat inflasi yang hampir mencapai pada tingkat hyperinflasi. Menurut Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun1998/1999 penyebab dari ringginya laju inflasi adalah tingginya tingkat penwaransedangkan pasokan yang menipis, menurunnya tingkat rupih sehingga meenaikkan harga barang-barang import sehingga meningkatkan harga barang secara umum. Selain itu, produksi barang yang menurun akibat menurunnya kegiatan produksi, kurang berhasilnya pertanian, dan distribusi yang terhambat akibat kerusuhan Mei 1998.

Penyebab Inflasi menurut beberapa referensi memiliki beberapa perbedaan.Menurut Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF, dan Saran menyatakan bahwa penyebab inflasi bukan dikarenakan imported inflationtapi lebih tepat dikatakanforeign exchange induced inflation. Karena krisis ini berkaitan dengan nilai tukar valasyang tinggi berakibat pada harga-harga barang import yang tinggi, bukan dikarenakannaiknya harga barang-barang import itu sendiri.. Jadi, lebih tepat dikatakan sebagai foreignexchange induced inflation.Berbeda halnya menurut Jurnal Akuntansi danKeuangan Inflasi di Indonesia yang menyatakan bahwa, penyebab inflasi dikarenakanimported inflation.

Inflasi dan pengangguran menurut buku-buku ekonomi memiliki kaitan erat.Keterkaitan antara inflasi dan pengangguran berkaitan secara negative dimana semakintinggi tingkat inflasi akan menurunkan tingkat pengangguran.

 Higher demand may over time cause firms to raise their prices, but in themeantime, it also encourages them to hire more workers and produce a larger quantity of  goods and services.  More hiring meanslower unemployment. Higher demand may over time cause firms to raise their prices, but in the meantime, it also encourages them to hiremore workers and produce a larger quantity of goods and services. More hiring meanslower unemployment.(Macroeconomic Gregory Mankiw : 14).

Permintaan dipasar pada krisis moneter ini sangat tinggi eshingga memunculkaninflasi. Namun, tidak selamanya konsep akan inflasi dan pengangguran berhubungannegative. Seperti yang terlihat inflasi yang terjadi di Indonesia pada krisis moneter 1998mencapai 77,6 % tapi pengangguran pun juga tinggi. Hal ini dikarenakan inflasi yangterjadi di Indonesia disebabkan turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS yangmemicu harga-harga barang import naik sehingga menaikkan harga barang secara umumselain itu, banyaknya perusahaan yang bangkrut akibat utang luar negeri mereka sudahmulai jatuh tempo.

Jadi, tidak selamanya suatu konsep dalam ilmu pengetahuan sesuai dengankenyataan yang harus dihadapi. Konsep inflasi dan pengangguran yang berhubungannegative tidak dapat diberlakukan dalam inflasi yang terjadi di Indonesia karena penyebab terjadinya inflasi pun menjadi penentu.

2.3           Cara mengatasi krisis moneter 1998

Kebijakan - kebijakan ekonomi mulai diambil ketika krisis ini mulai muncul.Kebijakan secara makroekonomi Langkah kebijakan itu difokuskan untuk mengembalikan kestabilan mikroekonomi dan membangun kembali infrastruktur ekonomi, khususnya dibidang perbankan dan dunia usaha (Makalah Bank Indonesia :Peran Kebijakan Moneter dan Perbankan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia).Kebijakan yang terfokus pada dua hal tersebut sangat tepat untuk diambil, seperti yangdiketahui krisis moneter yang terjadi sudah sangat menyerang perekonomian secarakeseluruhan sekaligus menyerang sector - sektor badan usaha. Secara umum langkahyang diambil dalam mengatasi masalah krisis moneter ini berpijak pada empat bidang pokok (Makalah Bank Indoensia : Peran Kebijakan Moneter dan Perbankan DalamMengatasi Krisis Ekonomi Indonesia) :

a.       Di bidang Moneter, ditempuh kebijakan moneter ketat untuk mengurangi lajuinflasi dan penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal secara berlebihan.

b.      Di bidang Fiskal, ditempuh dengan kebijakan yang terfokus pada upayrelokasi pengeluaran-pengeluaran untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.c.

c.       Di bidang Pengelolaan (governance), ditempuh dengan berbagai kebijakanuntuk penngelolaan baik di sector public atau swastad.

d.      Di bidang Perbankan, ditempuh dengan berbagai kebijakan untuk mengurangikelemahan dunia perbankan.

Secara umum kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi sekaligus mencegahterjadinya krisis monter di kemudian hari. Secara khusus kebijakan yang diambil ketikakrisis moneter terjadi dengan cara mengupayakan stabilisasi dan pemulihan kegiatanekonomi, pemerintah telah menempuh beberapa kebijakan dari sisi permintaan maupun penawaran (Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999). Di sisi permintaan perlumenjadi perhatian khusus karena permintaan domestik mengalami kontraksi sebesar 17,6%, dengan sumbangan terhadap kontraksi PDB sebesar 18,4% kebijakan yangditempuh diarahkan untuk memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, sertamengurangi dampak negatif krisis terutama terhadap golongan masyarakat miskin(Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999). Penurunan permintaan domestic ini berimbas pula pada penurunan konsumsi rumah tangga akibat daya beli masyrakat yangturun. Hal ini yang berimbas pada semakin banyaknya masyrakat miskin sehingga dalamkebijakan permintaan difokuskan pula pada masyarakat miskin untuk mengurangidampak-dampak yang akan ditimbulkan dari krisis monter ini. Penurunan investasi yangdisebabkan banyak faktor. Dua faktor utama adalah penurunan kepercayaan atas dayaserap pasar domestic dan perusahaan yang mengalami kesusahan dalam pembiayaansehingga tidak sempat untuk melakukan investasi. Kebijakan pemerintah dalammeningkatkan investasi dengan menghapuskan bea masuk unruk beberapa jenis barangmodal dan menerapkan kebijakantas holiday(Laporan Tahunan Bank Indonesia1998/1999). Hal ini untuk memudahkan perusahaan untuk melakukan produksi barangsemakin banyak perusahaan yang mulai berproduksi semakin tinggi pla tingkat investasiyang terjadi.Di sisi penawaran, Di sisi penawaran, kebijakan yang ditempuh lebih bersifat structuraluntuk membantu pemulihan kinerja sektor perbankan dan dunia usaha. Upaya untuk meredam tekanan inflasi dilakukan melalui kebijakan moneter yang ketat dan pemulihansisi pasokan terutama melalui penyediaan dan perluasan kredit program serta perbaikansistem distribusi. Pemulihan inflasi dari sisi penawaran berkaitan pada perluasan pemberian kredit kepada bank-bank umum sehingga memudahkan pengusaha kecil untuk menminjamkan dana dalam proses produksi. Dalam upaya pemenuhan pasokankebutuhan yang mengalami penurunan pemerintah memperbaiki dari sisi distribusi(Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999) dimana dengan mengurangi monopolisuatu badan dalm pengadaan pesokan dan membuka kepada badan lain seperti koperasiuntuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Krisis moneter telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk menentukankebijakan di masa depan, maka upaya yang paling utama dan mendesak bagi Indonesiadewasa ini adalah program penyelamatan yang bisa mengembalikan kepercayaanmasyarakat serta menstabilkan kurs rupiah pada nilai tukar yang nyata (bandingkan jugaStiglitz). Para ekonom dari CSIS berpendapat bahwa langkah yang harus diambil untukmengatasi kemelut ini adalah dengan menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar ASdalam tingkat yang wajar, restrukturisasi perbankan, dan penyelesaian masalah utangswasta dengan penjadwalan ulang (Kompas, 9 April 1998).

Kelompok kami menginterpretasikan nilai tukar nyata sebagai nilai tukar berdasarkanpurchasing power parity yang bisa menjaga keseimbangan dalam neraca berjalan dan yangbisa menjamin ekonomi nasional beroperasi. Dengan sistim ini, harga barang-barangproduksi dalam negeri dengan kandungan lokal tinggi bisa meningkat daya saingnyasehingga bisa berkembang dan orang tidak mengandalkan bahan impor karena menjadimahal, industrialisasi substitusi impor berlanjut, harga mobil terjangkau oleh masyarakat,impor secara otomatis akan berkurang (misalnya buah, jalan-jalan ke luar negeri, berobat diluar negeri, kirim anak sekolah di luar negeri, pola makan makanan yang bahannya gandum),dan meningkatkan ekspor. Kegiatan jasa hotel, perjalanan, perdagangan dan angkutan jugabisa hidup kembali.

Setelah mendapat pengalaman dari krisis ini, dana asing akan sangat hati-hati masukke Indonesia, begitupun pengusaha domestik akan sangat hati-hati untuk meminjam dariluar negeri. Ditambah dengan hilangnya insentif untuk meminjam dari luar negeri karenabiaya pinjaman yang lebih rendah diimbangi dengan tingkat depresiasi yang lebih tinggidan karena tidak adanya lagi intervensi kurs oleh BI.Dengan demikian sumber utama krisisdi masa lalu untuk masa mendatang sudah dapat dieliminir, sejauh persyaratan di atas biasdipenuhi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi Indonesia terutama harus ditunjang olehkekuatan sendiri berdasarkan dana modal yang tersedia di dalam negeri. Dunia perbankannasional juga telah diajarkan dari manfaat jangka panjang untuk bertindak prudent.

Bank Dunia menyarankan mengembalikan kepercayaan terhadap rupiah denganempat kebijakan utama: restrukturisasi beban utang swasta, reformasi dan memperkuatsistim perbankan, memperbaiki “governance”, dan menjaga stabilitas fiskal dan moneterselama masa transisi (World Bank, 1998, p. 2.2).

Inti dari pemecahan krisis moneter dalam jangka pendek haruslah ditujukan kepadapencegahan penumpukan pembayaran utang luar negeri, baik swasta maupun pemerintah,pada suatu saat tertentu dan membagi (spread-out) pembayaran ini secara merata dalamjangka waktu yang lebih panjang pada tingkat yang terkendali (manageable).

Beberapa saran dari kelompok kami untuk mengatasi krisis ekonomi dewasa ini adalahsebagai berikut:

1.      Karena Indonesia telah menanda-tangani persetujuan program reformasi structuralekonomi dengan IMF, maka pemerintah juga harus melaksanakannya dengan konsekuen,terlebih lagi karena bantuan IMF ini terkait dengan bantuan negara-negara donor lainnyayang jumlahnya sangat besar. Pemerintah melaksanakan reformasi dan restrukturisasisektor riil dan keuangan secara konsekuen untuk memperkuat fundamental ekonomiIndonesia. Makin cepat pemerintah melaksanakan program-program reformasi, makincepat juga dananya cair. Yang nanti akan menjadi masalah adalah bagaimana membayarutang bantuan darurat yang mencapai US$ 46 milyar tersebut di samping utang-utangpemerintah dan swasta yang ada.

Namun pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, harusbertindak proaktif menghadapi IMF dengan mengajukan saran-sarannya sendiri danmenolak program-program yang tidak relevan dan cenderung merugikan Indonesia.

2.      Membentuk kabinet baru yang terdiri atas teknokrat untuk mengembalikan kepercayaanmasyarakat Indonesia maupun luar negeri akan kesungguhan program reformasi. Denganadanya kepercayaan ini, termasuk program reformasi IMF, diharapkan akan terjadi arusbalik devisa dan masuknya modal luar negeri.

3.      Mengusahakan penundaan pembayaran utang resmi pemerintah berupa pembayarancicilan pokok dan bunga selama misalnya dua tahun melalui Paris Club. Sejauh iniIndonesia memang selalu patuh untuk membayar semua utang-utangnya secara tepatwaktu, yang juga selalu mendapatkan pujian dari Bank Dunia dan IMF. Namun dalamkeadaan krisis yang parah ini, apa salahnya jika Indonesia meminta penundaan waktupembayaran kembali utang? Nama Indonesiapun tidak menjadi jelek karenanya, sebabParis Club adalah instrumen internasional yang memang khusus dirancang untukmembantu negara-negara sedang berkembang dalam menghadapi masalah pembayarankembali utang-utang luar negeri pemerintah. Sementara ini sudah banyak negara sedangberkembang yang memanfaatkan fasilitas ini. Dengan demikian, Indonesia bisa bernapasuntuk memperkuat posisi cadangan devisanya. Sebab menurut APBN tahun 1998/99jumlah pembayaran cicilan utang pokok luar negeri beserta bunganya mencapai US$7.560 juta, sementara pinjaman luar negeri baru sebesar US$ 6.450 juta. Jumlah ini sangatberarti untuk memperkuat cadangan devisa negara. Seandainya Indonesia tidak menerimabantuan barupun, maka masih ada selisih positif sebesar lebih dari US$ 1 milyar yang bisa dihemat. Keuntungan dari penundaan pembayaran utang ini adalah, bahwa bebanutang tidak menjadi bertambah, hanyasaja jangka waktu pembayaran kembalinya sajayang lebih panjang, tanpa merusak nama Indonesia sebagai debitur yang baik. Bila Jepanghanya mau membantu dengan dengan menambah pinjaman baru, berarti bahwa bebanutang termasuk pembayaran bunga untuk di kemudian hari akan bertambah besar.Penjadwalan kembali pembayaran utang resmi pemerintah ini juga akan banyakmembantu meringankan defisit anggaran belanja, terlebih lagi dengan semakinterpuruknya nilai tukar rupiah semakin besar pula defisit dalam anggaran belanja Negarayang harus ditutup. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah dan telah dicapaikesepakatan, bahwa Indonesia akan menunda pembayaran cicilan utang pokoknyasaja.

4.      Menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang riil, artinya tidak lagi overvalued ketikaregim managed floating, bahkan bisa dipertimbangkan untuk membiarkannya sedikitundervalued untuk meningkatkan daya saing secara internasional dan merangsangproduksi dalam negeri dan ekspor. Nilai tukar nyata yang wajar ini harus dicari denganmemperhatikan kriteria-kriteria berikut, paling tidak tingkat depresiasi rupiah tidak lebihrendah dari depresiasi nyatanya. Dengan kurs ini defisit anggaran belanja negara biasditekan, juga tingkat inflasi,pembayaran utang luar negeri pemerintah dan swasta dalamrupiah dapat ditekan sehingga mampu dikembalikan, begitupun harga BBM/listrik danpakan ternak, harga barang-barang produksi dalam negeri dapat terjangkau termasuksembako dan pabrik-pabrik beroperasi kembali, orang-orang yang menganggur dapatbekerja kembali, jumlah penduduk miskin dapat ditekan kembali dan jaringan keamanansosial tidak lagi diperlukan, biaya angkutan udara bisa diturunkan, perjalanandomesticdan luar negeri dapat hidup kembali. Dilain pihak kurs dollar AS ini harus cukup tinggiuntuk menahan impor berbagai macam barang dan bahan serta meningkatkan dayasaing produk dalam negeri termasuk buah-buahan, insentif untuk meminjam dana dariluar negeri hilang, biaya perjalanan ke dan sekolah di luar negeri tetap masih mahal,yang semuanya mengurangi pengurangan devisa. Sebaliknya daya saing ekspor masihcukup tinggi, sehingga ekspor masih bisa tetap bergairah. Bila ini disadari sebagai halyang utama dan yang paling mendesak untuk mengakhiri krisis ini, maka seluruh dayaupaya dan pikiran dapat diarahkan untuk memecahkan persoalannya.

5.      Kebijakan depresiasi nilai tukar yang relatif besar dampaknya sama seperti kebijakanproteksi produksi dalam negeri, karena merubah perbandingan harga antara barangdalam negeri aktif dalam forum-forum internasional seperti APEC, ASEAN, dansebagainya untuk mencari pemecahan atas krisis moneter yang sedang melanda banyaknegara Asia Timur. Masalah pokoknya adalah bagaimana memperkuat nilai tukar matauang masing-masing kembali pada tingkat yang wajar. Misalnya dengan mengajukangagasan-gagasan pemecahan yang konkrit dan mendesak diadakannya pertemuanpertemuandengan segera. Hingga kini sikap pemerintah Indonesia terkesan pasif.

6.      Mengadakan negosiasi ulang utang luar negeri swasta Indonesia dengan para kreditoruntuk meminta penundaan pembayaran, yang sekarang sedang diusahakan oleh TimPenanggulangan Utang Luar Negeri Swasta (PULNS) atau Indonesian Debt RestructuringAgency (INDRA).

7.      Mengembalikan stabilitas sosial dan politik dan rasa aman secepatnya sehingga biasmemulihkan kepercayaan pemilik modal dalam dan luar negeri.

8.      Untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di dalamnegeri, pemerintah bisa mempertimbangkan melakukan operasi swap, apalagi didukungoleh cadangan devisa pemerintah yang semakin membesar.

9.      Menghalangi kemungkinan kegiatan spekulasi valas besar-besaran dengan mempelajarikemungkinan melakukan pengawasan devisa secara terbatas tanpa melepas prinsipregim devisa bebas atau melanggar kesepakatan dengan IMF, misalnya transfer pribadidibatasi sampai jumlah tertentu, US$ 10.000. Selanjutnya tidak memberi peluang untukmemperdagangkan rupiah atau menaruh deposito Rupiah di luar negeri. Deposito valashanya boleh di bank-bank devisa dalam negeri dan tidak boleh ditempatkan di luar.Krugman juga menganjurkan memungut pajak atas dana yang masuk dan membuatperaturan yang menghambat pengiriman dana ke luar (lihat Wessel dan Davis, hal. 16).

BAB 3

PENUTUP

3.1             Kesimpulan

Krisis Moneter yang dialami Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sampai akhir tahun1998 yang berdampak pada lemahnya perekonomian Indonesia. Faktor utama penyebab krisis monter ini adalah turunnya nilai tukar rupiah atas dollar AS. Faktor lainyang menjadi pemicunya adalah tingkat utang perusahaan swasta yang tinggi dan sudahmulai jatuh tempo pada tahun-tahun tersebut, hal ini diperparah dengan berbagai musibahnasional yang terjadi seperti Krisis Monter yang membawa dampak besar bagi seluruhsegi kehidupan Indonesia yaitu :

Segi Ekonomi :

·  Inflasi tinggi

·  Banyaknya perusahaan yang tutup akibat utang luar negeri merekayang membengkak 

·  Pengangguran tinggi

·  Rendahnya tingkat investasi dan tabungan masyarakat

Segi Sosial Politik

·  Banyak kerusuhan dimana-mana akibat rasa ketidakpercayaanmasyarakat terhadap kepemimpinan presiden

·  Turunnya Soeharto sebagai presiden

·  Banyak rakyat miskin

Dampak dari Krisis Moneter tersebut salah satunya adalah tingkat inflasi yangtinggi dan pengangguran yang tinggi pula. Kedua hal tersebut bila dihubungkan menurutilmu makro ekonomi tidak cocok. Karena tingginya tingkat inflasi berhubungan negativedengan tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin turun tingkat pengangguran tersebut. Bila dikaji lebih lanjut hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagaikonsep utama. Jadi, hubungan antara keduanya bergantung pada faktor penyebabterjadinya tingkat inflasi dan pengangguran tersebut.

3.2             Saran

Dari segala paparan materi yang telah disampaikan pada makalah ini kelompok kami memang masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kelompok kami menerima saran berupa kritik dan saran kepada kelompok kami, agar kedepannya kelompok kami dapat membuat makalah dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Mankiw N. Gregory; 2008; Macroeconomics;

Atmaja Adwin S.; 1999; Inflasi Di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab danPengendalian; Jurnal Akuntansi dan Keungan Vol.1.(http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/viewFile/15656/15648%2526em bedded%253Dtrue)Diakses pada 23 Oktober 2011.

Tarmidi Lapi T.; Krisis Moneter : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran.(http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/427EA160-F9C2-4EB0-9604-C55B96FC07C6/3015/bempvol1no4mar.pdf)Diakses pada tanggal 19 Oktober 2011.

Laporan Tahunan 1998/1999 Bank Indonesia(http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/LapTah+1998+1999.htm)Diakses pada tanggal 23 Oktober 2011

Data Strategis BPS; CV. Nasional Indah.(http://www.bps.go.id/65tahun/data_strategis_2011.pdf)Diakses pada tanggal 22Oktober 2011

Abdullah Burhanuddin; 2003; Peran Kebijakan Ekonomi dan Perbankan DalamMengatasi Krisis Ekonomi Indonesia; Makalah Bank Indonesia; Jakarta(http://www.bi.go.id/biweb/html/sambutan/makalah-13-2003-gbi.pdf)Diakses padatanggal 27 Oktober 2011

Anwar, Moh. Arsjad. 1997. “Transformasi Struktur Perekonomian Indonesia: Poladan Potensi”, dalam: M. Pangestu, I. Setiati (penyunting), Mencari Paradigma Baru PembangunanIndonesia, Jakarta: CSIS, hal. 33-48.

Bank Indonesia. 1998. “Financial Crisis in Indonesia”, Jakarta, August.Bello, W. 1998. “Mencari Solusi Alternatif untuk Mengatasi Krisis”, saduran, Jakarta:Kompas, 1 September, hal. 3.

Ehrke, M.1998. “Pangloss oder die beste aller moeglichen Welten, Ursachen undAuswirkungen der Asienkrise”, Bonn: Friedrich Ebert Stiftung, Februari.

Fischer, S. 1998a. “IMF dan Krisis Asia”, Kompas, Jakarta, 6 April.

________. 1998b. “Peranan IMF Saat Krisis”, Kompas, Jakarta, 8 April.

________. 1998c. “The Asian Crisis and the Changing Role of the IMF”,Washington,D.C.: Finance & Development, Vol. 35 No. 2, June, pp. 2-5.

Greenwood, J. 1997. “The Lessons of Asia’s Currency Crisis”, Hong Kong: The AsianWall Street Journal, 9 Oktober, hal. 6.

Gunawan, A.H., Sri Mulyani I.. 1998. “Krisis Ekonomi Indonesia dan Reformasi (Makro)Ekonomi”, makalah pada Simposium Kepedulian Universitas Indonesia Terhadap TatananMasa Depan Indonesia”, Kampus UI, Depok, 30 Maret - 1 April

http://www.academia.edu/3827540/KRISIS_EKONOMI_INDO_2

Note : Ini adalah tugas kelompok mata kuliah perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia

Assalamualaikum teman teman, hari ini saya ingin upload tentang isi dari materi makalah saya, yang berjudul Perekonomian Indonesia,

2.1 Kebijakan Fiskal dan Pola Penerimaan dan Pengeluaran

Kebijaksanaan Fiskal.       
Adalah Kebijaksanaan – kebijaksanaan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara). 1951-1958, sistem Fiskal sangat tergantung dari perdag. Internasional Akhir 1950-an secara persentase turun sebagai akibat turunnya harga produk ekspor seperti; karet dan produk lain di pasar internasional. Pemerintah melaksanakan kebijak APB yang defisit untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan. Akibatnya menimbulkan inflasi kumulatif. Ada tiga jenis APB yaitu:
TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
Meningkatkan laju pertumbuhan investasi Mendorong investasi secara sosial Meningkatkan kesempatan kerja Mempertahankan stabilitas ekonomi Menanggulangi Inflasi Redistribusi Pendapatan
Pola Pengeluaran
PengeluaranPemerintah dengan pendekatan pengeluaran menyatakan:     Y = C+I+G+X-M G merupakan pengeluaran pemerintah (government expenditure) Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.     

Pola Penerimaan
Penerimaan Negara dapat dirumuskan dengan:     R = Rf + Rd Rf = penerimaan yang berasal dari luar negeri, seperti penerimaan Migas dan Penerimaan Pembangunan. Rd =penerimaan yang berasal dari dalam negeri, seperti penerimaan pajak-pajak dalam negeri (non migas) dan bukan pajak.
Intervensi dan Fungsi
ekonomi Pemerintah Peran alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Barang Ekonomi dibagi menjadi: Barang Pribadi, barang yang dimiliki atau untuk dinikmati secara pribadi oleh seseorang atau sekelompok orang, mempunyai harga yang jelas dan diperoleh melalui transaksi jual beli. Barang Sosial, adalah barang yang tidak dapat dimiliki secara pribadi dan tidak untuk dinikmati secara pribadi. Peran distributif , yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya , kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Disisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan kembali secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pemerintah membelanjakan pengeluarannya. Peran stabilisatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Misalnya jika perekonomian dalam negeri dilanda inflasi, resesi, atau serbuan barang-barang impor, tingginya tingkat suku bunga perbankan,atau perang harga. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh berkembang dan maju. Misalnya jika pemerintah melakukan kebijakan hanya terbatas pada instansi dijajarannya sedangkan swasta justru terpasung.
Kebijaksanaan Pemerintah Orba dalam anggaran Belanja
Menjalankan anggaran belanja berimbang dalam arti pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total,baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri termasuk bantuan luar negeri. Mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya. Pengeluaran rutin dibatasi, prioritas diberikan kepada pengeluaran yang produktif untuk pembangunan. Meningkatkan tabungan pemerintah (selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin) Mendorong semaksimal mungkin pemanfaatan sumber-sumber dalam negeri untuk pengembangan produksi.
2.2 Kebijakan Fiskal dan Perpajakan
Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Terdapat dua instrumen pada kebijakan fiskal yaitu pengaturan belanja atau pengeluaran negara dan pengaturan perpajakan. Kebijakan fiskal memiliki dua tipe yang sama dengan kebijakan moneter yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif dapat berupa penambahan belanja negara atau pengurangan pajak terhadap masyarakat. Sedangkan kebijakan kontraktif adalah pengurangan pengeluaran pemerintah atau penambahan pajak terhadap masyarakat. Terdapat dua sasaran kebijakan fiskal yaitu peningkatan PDB dan memperluas kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran.
Pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi makro dapat dilihat melalui kurva keseimbangan pasar barang (Kurva IS). Keseimbangan pasar barang diturunkan dari belanja otonom terencana dan tingkat bunga. Jika tingkat bunga tinggi maka belanja akan menurun. Hal ini karena tingkat bunga adalah biaya dari dana yang dipinjam sehingga setiap peningkatan tingkat bunga akan menambah biaya pengembalian dana tersebut. Setelah belanja turun maka selanjutnya akan mendorong penurunan konsumsi barang sehingga PDB akan ikut turun juga.
Dalam keseimbangan pasar barang, setiap kebijakan fiskal ekspansif akan membuat kurva permintaan belanja otonom terencana (Planned Autonomous Spending) bergeser ke kanan. Hasil derivasi akan membuat kurva IS akan mengikuti bergeser ke kanan. Hal ini akan menyebabkan peningkatan PDB. Secara teori, pengeluaran pemerintah yang bertambah akan meningkatkan permintaan agregat dan meningkatkan PDB sesuai dengan rumus Y = C + I + G +NX.  Di mana G adalah pengeluaran pemerintah. Di sisi pajak, penurunan pajak akan meningkatkan peluang konsumsi bagi masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan agregat. Setiap kebijakan fiskal kontraktif akan membuat kurva permintaan belanja otonom terencana (Planned Autonomous Spending) bergeser ke kiri. Hasil derivasinya akan membuat kurva IS akan mengikuti bergeser ke kiri. Hal ini akan menyebabkan penurunan PDB. Secara teori, penurunan dalam pengeluaran pemerintah akan mengurangi permintaan agregat sehingga PDB akan turun. Di sisi pajak, penambahan pajak terhadap masyarakat akan mengurangi konsumsi masyarakat dan mengurangi permintaan agregat.
Untuk sasaran memperluas kesempatan kerja, kebijakan fiskal ekspansif akan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan setiap pengeluaran pemerintah akan diusahakan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi pajak, pengurangan pajak akan meningkatkan investasi karena biaya investasi akan berkurang. Investasi yang tinggi akan memacu munculnya lapangan kerja baru. Demikian sebaliknya jika dilakukan kebijakan fiskal kontraktif, penambahan pajak akan mengurangi investasi dan pengeluran pemerintah yang ditahan tidak akan mengalir ke masyarakat dalam bentuk kesempatan kerja.
Dari uraian di atas terlihat bahwa kebijakan fiskal ekspansif sangat efektif meningkatkan PDB. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan tingginya pengeluaran pemerintah dan rendahnya penerimaan pajak sebagai konsekuensi kebijakan fiskal ekspansif akan menyebabkan defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran pemerintah dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro. Dampak dari defisit fiskal yang kronis dan besarnya utang pemerintah dapat menimbulkan beberapa akibat. Pertama, Fiskal defisit dapat meningkatkan rasio utang sehingga dapat meningkatkan beban utang dan menurunkan investasi yang produktif. Kedua, Peningkatan jumlah bond yang dikeluarkan untuk menutup fiskal defisit akan menciptakan crowding-out effect, yaitu penurunan investasi swasta yang produktif, sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, defisit anggaran pemerintah yang kronis dapat mengakibatkan tingginya inflasi. Defisit fiskal yang dibiayai dari penciptaan uang telah mengakibatkan pesatnya pertumbuhan uang beredar dan selanjutnya hal tersebut telah mengakibatkan meroketnya laju inflasi. Inflasi telah mengakibatkan anjloknya daya beli masyarakat dan tingginya biaya transaksi ekonomi sehingga negara dapat jatuh ke dalam resesi ekonomi

2.3  Perdagangan Internasional
adalah perdagangan yang dilakukan suatu Negara denagn Negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh Negara maju saja, namun juga Negara berkembang. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor impor. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.
Dibanyak Negara, perdagangan internasional menjadi salah satu factor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun. Dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, social, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi dan kehadiran perusahaan multinasional.
Menurut Amir M.S, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tariff, atau quota barang impor.
Manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut:
1.    Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
2.    Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
3.    Memperluas pasar dan menambah keuntungan
4.    Transfer teknologi modern
Banyak factor pendorong suatu Negara melakukan perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut :
Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan Negara.
Adanya perbedaan kemampuan kepuasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut
Adanya perbedaaan kekayaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja,budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatsan produksi
Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Internasiona
1. Tarif
Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik (Specific Tariffs) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya $6 untuk setiap barel minyak). Tarifold Valorem (od Valorem Tariffs) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (Misalnya, tariff 25 persen atas mobil yang diimpor). Dalam kedua kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara.
  2. Subsidi Ekspor
Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, seperti tariff, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik (nilai tertentu per unit barang) atau Od Valorem (presentase dari nilai yang diekspor). Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai batas dimana selisih harga domestic dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di negara pengimpor harganya turun.
 3. Pembatasan Impor
 Pembatasan impor (Import Quota) merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Misalnya, Amerika Serikat membatasi impor keju. Hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor keju, masing-masing yang diberikan jatah untuk mengimpor sejumlah tertentu setiap tahun, tak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan. Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasarkan pada jumlah keju yang diimpor tahun-tahun sebelumnya

4. Pengekangan Ekspor Sukarela
Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela (Voluntary Export Restraint), yang juga dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela (Voluntary Restraint Agreement=ERA). VER adalah suatu pembatasan (Kuota0 atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. Contoh yang paling dikenal adalah pembatasan atas ekspor mobil ke Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Jepang sejak 1981. VER pada umumnya dilaksanakan atas permintaan negara pengimpor dan disepakati oleh negara pengekspor untuk mencegah pembatasan-pembatasan perdagangan lainnya.
VER mempunyai keuntungan-keuntungan politis dan legal yang membuatnya menjadi perangkat kebijakan perdagangan yang lebih disukai dalam beberapa tahun belakangan. Namun dari sudut pandang ekonomi, pengendalian ekspor sukarela persis sama dengan kuota impor dimana lisensi diberikan kepada pemerintah asing dan karena itu sangat mahal bagi negara pengimpor. VER selalu lebih mahal bagi negara pengimpor dibandingan dengan tariff yang membatasi impor dengan jumlah yang sama. Bedanya apa yang menjadi pendapatan pemerintah dalam tariff menjadi (rent) yang diperoleh pihak asing dalam VER, sehingga VER nyata-nyata mengakibatkan kerugian.
5. Persyaratan Kandungan Lokal
Persyaratan kandungan local (local content requirement) merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, seperti kuota impor minyak AS ditahun 1960-an. Dalam kasus lain, persyaratan ditetapkan dalam nilai, yang mensyaratkan pangsa minimum tertentu dalam harga barang berawal dari nilali tambah domestic. Ketentuan kandungan local telah digunakan secara luas oleh negara berkembang yang beriktiar mengalihkan basis manufakturanya dari perakitan kepada pengolahan bahan-bahan antara (intermediate goods). Di amerika serikat rancangan undang-undang kandungan local untuk kendaraan bermotor diajukan tahun 1982 tetapi hingga kini berlum diberlakukan.
6. Subsidi Kredit Ekspor
Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Amerika Serikat seperti juga kebanyakan negara, memilki suatu lembaga pemerintah, export-import bank (bank Ekspor-impor) yang diarahkan untuk paling tidak memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi untuk membantu ekspor.

  7. Pengendalian Pemerintah (National Procurement)
          Pembelian-pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Contoh yang klasik adalah industry telekomunikasi Eropa. Negara-negara mensyaratkan eropa pada dasarnya bebas berdagang satu sama lain. Namun pembeli-pembeli utama dari peralatan telekonumikasi adalah perusahaan-perusahaan telepon dan di Eropa perusahaan-perusahaan ini hingga kini dimiliki pemerintah, pemasok domestic meskipun jika para pemasok tersebut mengenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain. Akibatnya adalah hanya sedikit perdagangan peralatan komunikasi di Eropa.
8. Hambatan-Hambatan Birokrasi (Red Tape Barriers)
       Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Untungnya atau sayangnya, begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa sehingga merupakan perintang dalam perdagangan. Contoh klasiknya adalah Surat Keputusan Pemerintah Perancis 1982 yang mengharuskan seluruh alat perekam kaset video melalui jawatan pabean yang kecil di Poltiers yang secara efektif membatasi realiasi sampai jumlah yang relative amat sedikit. Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas-batas territorial, atau kewilayahan antara daerah yang satu dengan daerah yanglain. Disini dunia dianggap sebagai suatu kesatuan yang semua daerah dapat terjangkau dengan cepat dan mudah. Sisi perdagangan dan investaris menuju kea rah liberalisasi kapitalisme sehingga semua orang bebas untuk berusaha dimana saja dan kapan saja didunia ini. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa.

Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional      Dampak Positif :
Produksi global dapat ditingkatkan.
Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara.
Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri.
Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik.
Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.
Dampak Negatif :
Karena perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang menjadi lebih bebas, sehingga dapat menghambat pertumbuhan sektor industri.
Dapat memperburuk neraca pembayaran.
Sektor keuangan semakin tidak stabil.
Memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia
Perdagangan internasional membawa pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang bersifat positif, ada pula yang negatif. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari pedagangan internasional. 
1. Dampak Positif Perdagangan Internasional
Berikut ini beberapa dampak positif perdagangan internasional.
a.Saling membantu memenuhi kebutuhan antarnegara
       Terjalinnya hubungan di antara negara-negara yang melakukan perdagangan dapat memudahkan suatu negara memenuhi barang-barang kebutuhan yang belum mampu diproduksi sendiri. Mereka dapat saling membantu mengisi kekurangan dari setiap negara, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

 b.Meningkatkan produktivitas usaha
Dengan adanya perdagangan internasional, kemajuan teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan meningkat. Meningkatnya teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang-barang.
 c.Mengurangi pengangguran
Perdagangan internasional dapat membuka kesempatan kerja baru, sehingga hal ini menjadi peluang bagi tenaga kerja baru untuk memasuki dunia kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan, maka pengangguran dapat berkurang.
 d.Menambah pendapatan devisa bagi Negara
Dalam kegiatan perdagangan internasional, setiap negara akan memperoleh devisa. Semakin banyak barang yang dijual di negara lain, perolehan devisa bagi negara akan semakin banyak.
e.Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan tekonologi
Adanya perdagangan antar negara memungkinkan suatu Negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Perdagangan luar negeri memungkinkan Negara tersebut mengimpor mesin-mesin atau alat-alat modern untuk melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih baik.
2. Dampak Negatif Perdagangan Internasional
           Selain dampak positif, perdagangan internasional juga memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Berikut ini beberapa dampak negatif dari perdagangan internasional, yaitu:
a.Adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor
Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak diproduksi dalam negeri, pemerintah akan mengimpor dari negara lain. Kegiatan mengimpor ini dapat mengakibatkan ketergantungan dengan negara pengimpor.
 b.Masyarakat menjadi konsumtif
Banyaknya barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri menyebabkan semakin banyak barang yang ada di pasar baik dari jumlah, jenis, dan bentuknya. Akibatnya akan mendorong seseorang untuk lebih konsumtif, karena semakin banyak barang-barang pilihan yang dapat dikonsumsi.
 c.Mematikan usaha-usaha kecil
Perdagangan internasional, dapat menimbulkan persaingan industri dengan negara-negara lain. Industri yang tidak mampu bersaing tentu akan mengalami kerugian, sehingga akan mematikan usaha produksinya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pengangguran.
 d.Kualitas sumber Daya yang rendah
Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat mengahambat perdagangan internasional. Karena jika sumber daya manusia rendah, maka kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Suatu Negara yang memiliki kualitas barang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh Negara lain yang kualitasnya lebih baik.
 e.Pembayaran Antar Negara Sulit dan Risikonya Besar
 Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, Negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayaran dilakukan secara langsung akan mengalai kesulitan. Selain itu juga mempunyai resiko yang sangat besar

2.4 Neraca Pembayaran Indonesia
Penyusunan neraca pembayaran Indonesia didasarkan pada Balance of Payments Manual yang diterbitan oleh IMF. Neraca pembayaran Indonesia memuat statistik mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk Indonesia dengan bukan penduduk dalam suatu periode tertentu. Transaksi ekonomi adalah pertukaran nilai ekonomi dari satu unit ekonomi kepada unit ekonomi lainnya yang meliputi pertukaran barang dan jasa dengan finansial item, barter pertukaran antar finansial item dan pemberian atau penerimaan barang dan jasa atau finansial item tanpa imbalan. Sedangkan transaksi ekspor dan impor barang dalam neraca perdagangan didasarkan atas dokumen kepabeanan dari Ditjen Bea dan Cukai (BI : Statistik Keuangan dan Ekonomi Indonesia, 2009: 87). Defisit neraca pembayaran akan berakibat sistemik terhadap perekonomian dalam suatu negara. Defisit sebagai akibat impor lebih kecil dari ekspor maka bisa berakibat pada menurunnya kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen membeli barang bukan buatan dalam negeri, melainkan barang impor. Harga valuta asing yang naik akan menyebabkan harga barang impor mahal. Hal ini akan berdampak pada kegiatan ekonomi dalam negeri akan terhambat karena kegairahan pengusaha untuk menanamkan modal ke dalam negeri akan menurun.
Bank Indonesia mencatat, surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang kuartal pertama 2010 melonjak tajam yakni US$6,6 miliar dibandingkan surplus NPI kuartal sebelumnya sebesar US$4,0 miliar. Kenaikan angka surplus tersebut ditunjang surplus pada transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Jumlah cadangan devisa pada akhir kuartal pertama 2010 juga meningkat menjadi US$71,8 miliar atau setara 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Adapun posisi cadangan devisa periode April 2010 telah mencapai US$78,6 miliar, setara dengan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sebaliknya, transaksi berjalan sepanjang kuartal pertama 2010 mencatatkan surplus sebesar US$1,6 miliar, atau turun dibandingkan posisi surplus US$3,6 miliar pada akhir triwulan empat 2009.
Komponen Neraca Pembayaran
Berdasarkan neraca pembayaran kita dapat mengetahui bahwa neraca dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis besar transaksi ekonomi internasional (luar negeri) atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut :
a. Transaksi Dagang (Trade Account)
Transaksi dagang adalah semua transaksi ekspor dan impor barang-barang (merchandise) dan jasa-jasa. Transaksi dagang dibedakan menjadi transaksi barang (visible trade) yang merupakan transaksi ekspor dan impor barang dagangan, dan transaksi jasa (invisible trade) yang merupakan transaksi eskpor dan impor jasa. Untuk transaksi ekspor dicatat di sisi kredit, sedangkan transaksi impor dicatat di sisi debit.
b. Transaksi Pendapatan Modal (Income on Investment)
Transaksi pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri serta penerimaan pendapatan modal asing di negeri kita. Pendapatan tersebut dapat berupa bunga, dividen, dan keuntungan lain. Penerimaan bunga dan dividen merupakan transaksi kredit, sedangkan pembayaran bunga dan dividen kepada penduduk negara asing merupakan transaksi debit.
c. Transaksi Unilateral (Unilateral Transaction)
Transaksi unilateral adalah transaksi sepihak atau transaksi satu arah, artinya transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang diberikan. Berikut ini yang tergolong dalam transaksi unilateral adalah hadiah (gift), bantuan (aid), dan transfer unilateral. Apabila suatu negara memberi hadiah atau bantuan ke negara lain, maka transaksi ini termasuk transaksi debit. Sebaliknya, jika suatu negara menerima hadiah atau bantuan dari negara lain, termasuk dalam transaksi kredit.
d. Transaksi Penanaman Modal Langsung (Direct Investment)
Transaksi penanaman modal langsung adalah semua transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham dan jual beli perusahaan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Apabila terjadi pembelian saham atau perusahaan dari tangan penduduk negara lain, maka pos direct investment didebit, dan bila terjadi penjualan saham atau penduduk asing yang mendirikan perusahaan di wilayah kekuasaannya, maka pos ini dikredit.
e. Transaksi Utang Piutang Jangka Panjang (Long Term Loan)
Transaksi utang piutang jangka panjang adalah semua transaksi kredit jangka panjang yang pembayarannya lebih dari satu tahun. Sebagai contoh transaksi penjualan obligasi kepada penduduk negara lain, menerima pembayaran kembali pinjaman-pinjaman jangka panjang yang dipinjamkan kepada penduduk negara lain, atau mendapatkan pinjaman jangka panjang dari negara lain, maka pos ini dicatat di sebelah kredit, dan bila terjadi transaksi pembelian obligasi atau lainnya yang berkaitan dengan utang piutang jangka panjang, maka pos ini dicatat di sebelah debit.
f. Transaksi Utang-piutang jangka pendek (Short Term Capita1)
Transaksi utang piutang jangka pendek adalah semua transaksi utang piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun. Transaksi ini umumnya terdiri atas transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel.
g. Transaksi Lalu Lintas Moneter (Monetary Acomodating)
Transaksi lalu lintas moneter adalah pembayaran terhadap transaksi-transaksi pada current account (transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi unilateral) dan investment account (transaksi penanaman modal langsung, utang piutang jangka pendek, dan utang piutang jangka panjang). Apabila jumlah pengeluaran current account dan investment account lebih besar daripada penerimaannya, maka perbedaan tersebut merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit monetary acomodating. Dari transaksi tersebut, maka transaksi ekonomi internasional dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Transaksi Berjalan (Current Account)
Transaksi berjalan adalah semua transaksi ekspor dan impor barang-barang dan jasa-jasa. Secara umum meliputi: transaksi perdagangan, transaksi pendapatan modal dan transaksi unilateral.
b. Neraca Modal (Capital Account)
Neraca modal adalah neraca yang menunjukkan perubahan dalam harta kekayaan (asset) suatu negara di luar negeri dan aset asing di suatu negara, di luar aset cadangan pemerintah. Neraca modal meliputi: transaksi penanaman modal langsung, transaksi utang piutang jangka panjang dan transaksi utang piutang jangka pendek.
c. Selisih yang Belum Diperhitungkan (Error and Omissions)
Selisih yang belum diperhitungkan merupakan rekening penyeimbang apabila nilai transaksi-transaksi kredit tidak sama persis dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai transaksi kredit dari suatu Neraca Pembayaran Internasional (NPI) akan selalu sama dengan transaksi debitnya.
Mekanisme Neraca Pembayaran
Terdapat tiga mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran internasional, yaitu sebagai berikut :
a. Penyesuaian melalui perubahan harga-harga atau mekanisme harga (price effects).
b. Penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan (income effects).
c. Penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter (real balance effects).
Defisit dan Surplus Neraca Pembayaran
Dalam neraca pembayaran terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan defisit. Adapun defisit terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor, sedangkan apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor posisi neraca pembayaran menunjukkan surplus. Neraca pembayaran suatu negara juga dapat dikatakan seimbang apabila stok nasional (cadangan devisa) tidak berubah dan tidak ada aliran modal/pinjaman akomodatif.
Defisit atau surplus neraca pembayaran yang terjadi pada suatu negara dikarenakan oleh komponen berikut.
a. Stok Nasional
Jika terjadi penurunan stok nasional berarti defisit, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus.
b. Pinjaman Akomodatif
Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dan defisit, sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri (pinjaman otonom) tidak memengaruhi defisit.
c. Defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif.
d. Surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif.
Berdasarkan neraca di atas, negara X mengalami defisit neraca pembayaran sebesar pinjaman akomodatif ditambah stok nasional, yaitu: 80 + 80 = 160 unit kayu lapis.
Pengaruh Neraca Pembayaran terhadap Perekonomian Negara
Sebagaimana kamu ketahui, bahwa neraca pembayaran suatu negara mencatat semua transaksi negara tersebut dengan luar negeri. Adapun dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian adalah sebagai berikut.
a. Perubahan Kurs Devisa
Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan.
b. Perubahan Harga
Jika ekspor lebih besar daripada impor berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri, maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat.
c. Perubahan Tingkat Pendapatan
Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional.
d. Perubahan Tingkat Bunga
Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku tinggi.
Mekanisme Dasar Penyeimbangan Kembali Neraca Pembayaran
Telah diketahui bersama, bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh perekonomian dunia adalah ketidakseimbangan (disequilibrium) neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang defisit akan merisaukan keadaan perekonomian suatu negara, namun bukan berarti surplus neraca pembayaran yang cukup besar tidak menimbulkan masalah. Keadaan neraca pembayaran yang dapat dianggap ideal bagi perekonomian suatu negara adalah keadaan neraca pembayaran yang ekuilibrium atau seimbang.
Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional antara lain sebagai berikut :
a. Perubahan tingkat harga di dalam negeri.
b. Struktur produksi suatu negara.
c. Perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri.
d. Pergeseran permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri.
e. Ketidakstabilan perekonomian dalam negeri, ditandai dengan menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatnya impor.
f. Bencana alam.
Pada prinsipnya, cara untuk mengurangi atau menghilangkan defisit neraca pembayaran internasional yang terjadi di suatu negara dilakukan melalui proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran dengan lima jalur. Kelima jalur tersebut bekerja melalui perubahan komponen-komponen berikut ini :
a. Pendapatan Nasional
Proses ini dilakukan dengan melakukan kebijakan fiskal, yaitu semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi jalannya perekonomian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
b. Tingkat Harga
Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu segala tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.
c. Kurs Valuta Asing
Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan devaluasi, yaitu kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang dlaam negeri terhadap mata uang asing dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor suatu negara dan menambah devisa suatu negara.
d. Tingkat Bunga
Proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran melalui perubahan tingkat bunga pada dasarnya bekerja melalui perubahan neraca investasi atau neraca modal.
Oleh karena itu, proses ini dapat dilakukan melalui perubahan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Jika suku bunga naik, maka nilai investasi akan menurun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka nilai investasi akan meningkat.
e. Sektor Moneter
Proses ini dilakukan dengan melalui suatu bentuk campur tangan pemerintah yang dinamakan Exchange Control (EC), artinya suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi internasional. Dalam sistem ini, semua valuta asing dimonopoli oleh pemerintah, artinya semua alatalat pembayaran luar negeri yang dimiliki atau yang diperoleh seluruh penduduk suatu negara harus diserahkan kepada pemerintah, untuk selanjutnya pemerintah mengatur dan menentukan penggunaan valuta asing.
B.  Neraca Perdagangan Indonesia
Catatan sistematis atas nilai transaksi barang suatu negara, biasanya untuk kurun waktu satu tahun, disebut neraca perdagangan (trade balance). Ada pencatatan tentang nilai ekspor, barang-barang yang dijual ke luar negeri serta pencatatan tentang nilai impor, barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan nilainya secara bersamaan disebut ekspor bersih (neto), nilai ekspor dikurangi nilai impor.
Pengertian barang disini mengacu kepada komoditas yang diperjualbelikan antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk. System of National Account (SNA) 1993 mendefinisikan barang sebagai objek fisik di mana terdapat permintaan (demand) terhadap objek tersebut, dapat timbul hak kepemilikan atas barang tersebut, dan kepemilikannya dapat ditransfer dari satu unit institusional ke unit lainnya melalui transaksi di pasar.
Catatan ekspor di Indonesia biasa dipilah menjadi komoditas migas dan nonmigas. Ekspor nonmigas dirinci menjadi tiga kelompok jenis komoditi, yakni pertanian, mineral (pertambangan) dan manufaktur (industri). Perincian semacam ini berguna untuk menganalisis struktur ekspor Indonesia. Sebagai contoh dikatakan bahwa kontribusi ekspor nonmigas dalam beberapa tahun terakhir sudah sangat jauh melampaui ekspor migas, suatu keadaan yang berkebalikan daripada era tahun 70 dan 80-an. Dianggap sebagai indikasi adanya perubahan mendasar dalam perekonomian akibat kecenderungan peningkatan proporsi dari komoditi sektor manufaktur.
Terlepas dari itu, neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami surplus, yang berarti nilai ekspor barang melebihi nilai impornya. Surplus tersebut dalam beberapa tahun terakhir adalah: USD 17,53 miliar (2005), USD 29,66 miliar (2006), USD 32,75 miliar (2007), USD 22,92 miliar (2008). Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2009, surplusnya sudah mencapai USD 23,11 miliar, dan diperkirakan akan mencapai USD 30 miliar sampai dengan akhir tahun.
Yang perlu dicatat, surplus tahun 2009 diperoleh di saat ekspor Indonesia merosot amat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, namun diimbangi oleh penurunan impor yang lebih besar dari itu. Sebagai informasi, nilai ekpor meningkat dari sekitar USD USD 87 miliar (2005) menjadi USD 140 miliar (2008). Sedangkan nilai impor, dari sekitar USD 69,5 miliar (2005) menjadi USD 116,7 miliar (2008). Sementara itu, sampai dengan triwulan ketiga 2009, nilai ekspor adalah sebesar USD 84 miliar dan nilai impor sebesar USD 61 miliar.
C. Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.
Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.
Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional
Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:
Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan
Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstratif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X − M)
Faktor yang mempengaruhi
Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional
Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.
Konsumsi dan tabungan
Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.
Investasi
Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.

2.5 Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI
Dalam era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional antara negara menjadi kabur batasannya. Berkembangnya perdagangan internasional sejak didirikan General Agreemnet On Tariff and Trade (GAAT) pada tahun 1947 dengan tujuan memperluas perdagangan internasional sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Organisasi baru yang bernama Word Trade Organization (WTO).
Untuk membantu perkembangan perdagangan internasional di negara-negara berkembangan, dibentuklan General System of Preference (GSP) oleh negara maju. Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, telah melaksanakan globalisasi ekonomi dengan melakukan liberalisasi ekonomi. Masing-masing negara menurut kecepatan yang berbeda dengan memperhitungkan komitmen mereka dalam WTO, APEC atau AFTA. Kerangka ketentuan
global dalam perdagangan internasional yang menjadi ruang gerak negara-negara berkembang sebagian besar ditentukan oleh negara-negara industri.
Berkaitan dengan tatanan perdagangan internasional yang baru dimana WTO, APEC dan AFTA mempunyai ketentuan-ketentuan dasar yaitu ”keterbukaan Pasar” harus dilaksanakan dengan konsekuen agar negara berkembang seperti Indonesia benarbenar mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan dampak-dampak positif dari Peranan Bidang Perkapalan dan Pelayaran Niaga dalam Perdagangan 15 perdagangan bebas, terutama keterbukaan perdagangan antara negara ASEAN yang memberikan kesempatan kepada tiap negara untuk saling mengisi peluang pasar yang ada sesuai kemampuan produksi masing-masing negara.
Keuntungan dari keterbukaan pasar dapat menyebabkan peningkatan produksi barang untuk dipasarkan ke Negara yang membutuhkan. Jadi peranan industri pelayaran semakin penting di dunia, karena kapal merupakan sarana yang sangat tepat dalam perdagangan internasional. Penyelenggaraan angkutan laut di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis. Adapun perubahan-perubahan tersebut meliputi hal-hal sebagai
berikut:

1.   Lingkungan Global
    Kecenderungan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi dengan adanya World Trade Organisation-WTO dan General Agreement on Trade in Services-GATS, akan dapat meningkatkan kebutuhan jasa angkutan laut ekspor-impor dan kebutuhan jasa penunjang angkutan laut;
    Pergeseran sentra kegiatan perekonomian dunia dari kawasan Atlantik ke kawasan Pasifik. Pergeseran ini diikuti dengan kecenderungan berkembangnya pola pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di Pantai Barat Amerika (American West Coast) dan pelabuhan-pelabuhan di Pasifik Barat (Jepang, Korsel, Taiwan, Hongkong dan Cina) serta di Pasifik Barat Daya (khususnya negara-negara anggota ASEAN);
    Perkembangan Manajemen Pengusahaan di Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
    Perkembangan pengaturan dalam International Maritime Organization (IMO).

2.   Lingkungan Regional
a.   Kerja Sama Sub Regional, meliputi:

    Singapore-Johor-Riau (SIJORI)
    Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT);
    Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT);
    Kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA);
    Kerja sama Indonesia-Australia.

b.   Kerja Sama Regional
    ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), diperkirakan akan meningkatkan volume perdagangan antar negara ASEAN yang dengan sendirinya akan meningkatkan permintaan jasa transportasi laut.
    Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) akan menuju kesepakatan di bidang International Passenger Transport, International Cargo Transport dan Cargo Handling.
3.   Lingkungan Nasional
      Pengaruh lingkungan strategis nasional, antara lain berupa:

    Terjadinya Krisis Ekonomi/Multidimensi yang berdampak pada kemunduran usaha di bidang angkutan laut dan usaha penunjangnya;
    Pelaksanaan Otonomi Daerah/Desentralisasi yang menimbulkan perubahan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan transportasi berdasarkan UU no. 32 tahun 2004.
A. Neraca Pembayaran Indonesia
Penyusunan neraca pembayaran Indonesia didasarkan pada Balance of Payments Manual yang diterbitan oleh IMF. Neraca pembayaran Indonesia memuat statistik mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk Indonesia dengan bukan penduduk dalam suatu periode tertentu. Transaksi ekonomi adalah pertukaran nilai ekonomi dari satu unit ekonomi kepada unit ekonomi lainnya yang meliputi pertukaran barang dan jasa dengan finansial item, barter pertukaran antar finansial item dan pemberian atau penerimaan barang dan jasa atau finansial item tanpa imbalan. Sedangkan transaksi ekspor dan impor barang dalam neraca perdagangan didasarkan atas dokumen kepabeanan dari Ditjen Bea dan Cukai (BI : Statistik Keuangan dan Ekonomi Indonesia, 2009: 87).
Defisit neraca pembayaran akan berakibat sistemik terhadap perekonomian dalam suatu negara. Defisit sebagai akibat impor lebih kecil dari ekspor maka bisa berakibat pada menurunnya kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen membeli barang bukan buatan dalam negeri, melainkan barang impor. Harga valuta asing yang naik akan menyebabkan harga barang impor mahal. Hal ini akan berdampak pada kegiatan ekonomi dalam negeri akan terhambat karena kegairahan pengusaha untuk menanamkan modal ke dalam negeri akan menurun.
Bank Indonesia mencatat, surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang kuartal pertama 2010 melonjak tajam yakni US$6,6 miliar dibandingkan surplus NPI kuartal sebelumnya sebesar US$4,0 miliar. Kenaikan angka surplus tersebut ditunjang surplus pada transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Jumlah cadangan devisa pada akhir kuartal pertama 2010 juga meningkat menjadi US$71,8 miliar atau setara 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Adapun posisi cadangan devisa periode April 2010 telah mencapai US$78,6 miliar, setara dengan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sebaliknya, transaksi berjalan sepanjang kuartal pertama 2010 mencatatkan surplus sebesar US$1,6 miliar, atau turun dibandingkan posisi surplus US$3,6 miliar pada akhir triwulan empat 2009.
Komponen Neraca Pembayaran
Berdasarkan neraca pembayaran kita dapat mengetahui bahwa neraca dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis besar transaksi ekonomi internasional (luar negeri) atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut :
a. Transaksi Dagang (Trade Account)
Transaksi dagang adalah semua transaksi ekspor dan impor barang-barang (merchandise) dan jasa-jasa. Transaksi dagang dibedakan menjadi transaksi barang (visible trade) yang merupakan transaksi ekspor dan impor barang dagangan, dan transaksi jasa (invisible trade) yang merupakan transaksi eskpor dan impor jasa. Untuk transaksi ekspor dicatat di sisi kredit, sedangkan transaksi impor dicatat di sisi debit.

b. Transaksi Pendapatan Modal (Income on Investment)
Transaksi pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri serta penerimaan pendapatan modal asing di negeri kita. Pendapatan tersebut dapat berupa bunga, dividen, dan keuntungan lain. Penerimaan bunga dan dividen merupakan transaksi kredit, sedangkan pembayaran bunga dan dividen kepada penduduk negara asing merupakan transaksi debit.
c. Transaksi Unilateral (Unilateral Transaction)
Transaksi unilateral adalah transaksi sepihak atau transaksi satu arah, artinya transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang diberikan. Berikut ini yang tergolong dalam transaksi unilateral adalah hadiah (gift), bantuan (aid), dan transfer unilateral. Apabila suatu negara memberi hadiah atau bantuan ke negara lain, maka transaksi ini termasuk transaksi debit. Sebaliknya, jika suatu negara menerima hadiah atau bantuan dari negara lain, termasuk dalam transaksi kredit.
d. Transaksi Penanaman Modal Langsung (Direct Investment)
Transaksi penanaman modal langsung adalah semua transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham dan jual beli perusahaan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Apabila terjadi pembelian saham atau perusahaan dari tangan penduduk negara lain, maka pos direct investment didebit, dan bila terjadi penjualan saham atau penduduk asing yang mendirikan perusahaan di wilayah kekuasaannya, maka pos ini dikredit.
e. Transaksi Utang Piutang Jangka Panjang (Long Term Loan)
Transaksi utang piutang jangka panjang adalah semua transaksi kredit jangka panjang yang pembayarannya lebih dari satu tahun. Sebagai contoh transaksi penjualan obligasi kepada penduduk negara lain, menerima pembayaran kembali pinjaman-pinjaman jangka panjang yang dipinjamkan kepada penduduk negara lain, atau mendapatkan pinjaman jangka panjang dari negara lain, maka pos ini dicatat di sebelah kredit, dan bila terjadi transaksi pembelian obligasi atau lainnya yang berkaitan dengan utang piutang jangka panjang, maka pos ini dicatat di sebelah debit.
f. Transaksi Utang-piutang jangka pendek (Short Term Capita1)
Transaksi utang piutang jangka pendek adalah semua transaksi utang piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun. Transaksi ini umumnya terdiri atas transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel.
g. Transaksi Lalu Lintas Moneter (Monetary Acomodating)
Transaksi lalu lintas moneter adalah pembayaran terhadap transaksi-transaksi pada current account (transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi unilateral) dan investment account (transaksi penanaman modal langsung, utang piutang jangka pendek, dan utang piutang jangka panjang). Apabila jumlah pengeluaran current account dan investment account lebih besar daripada penerimaannya, maka perbedaan tersebut merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit monetary acomodating. Dari transaksi tersebut, maka transaksi ekonomi internasional dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Transaksi Berjalan (Current Account)
Transaksi berjalan adalah semua transaksi ekspor dan impor barang-barang dan jasa-jasa. Secara umum meliputi: transaksi perdagangan, transaksi pendapatan modal dan transaksi unilateral.
b. Neraca Modal (Capital Account)
Neraca modal adalah neraca yang menunjukkan perubahan dalam harta kekayaan (asset) suatu negara di luar negeri dan aset asing di suatu negara, di luar aset cadangan pemerintah. Neraca modal meliputi: transaksi penanaman modal langsung, transaksi utang piutang jangka panjang dan transaksi utang piutang jangka pendek.
c. Selisih yang Belum Diperhitungkan (Error and Omissions)
Selisih yang belum diperhitungkan merupakan rekening penyeimbang apabila nilai transaksi-transaksi kredit tidak sama persis dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai transaksi kredit dari suatu Neraca Pembayaran Internasional (NPI) akan selalu sama dengan transaksi debitnya.
Mekanisme Neraca Pembayaran
Terdapat tiga mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran internasional, yaitu sebagai berikut :
a. Penyesuaian melalui perubahan harga-harga atau mekanisme harga (price effects).
b. Penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan (income effects).
c. Penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter (real balance effects).
Defisit dan Surplus Neraca Pembayaran
Dalam neraca pembayaran terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan defisit. Adapun defisit terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor, sedangkan apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor posisi neraca pembayaran menunjukkan surplus. Neraca pembayaran suatu negara juga dapat dikatakan seimbang apabila stok nasional (cadangan devisa) tidak berubah dan tidak ada aliran modal/pinjaman akomodatif.
Defisit atau surplus neraca pembayaran yang terjadi pada suatu negara dikarenakan oleh komponen berikut.
a. Stok Nasional
Jika terjadi penurunan stok nasional berarti defisit, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus.

b. Pinjaman Akomodatif
Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dan defisit, sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri (pinjaman otonom) tidak memengaruhi defisit.
c. Defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif.
d. Surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif.
Berdasarkan neraca di atas, negara X mengalami defisit neraca pembayaran sebesar pinjaman akomodatif ditambah stok nasional, yaitu: 80 + 80 = 160 unit kayu lapis.
Pengaruh Neraca Pembayaran terhadap Perekonomian Negara
Sebagaimana kamu ketahui, bahwa neraca pembayaran suatu negara mencatat semua transaksi negara tersebut dengan luar negeri. Adapun dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian adalah sebagai berikut.
a. Perubahan Kurs Devisa
Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan.
b. Perubahan Harga
Jika ekspor lebih besar daripada impor berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri, maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat.

c. Perubahan Tingkat Pendapatan
Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional.
d. Perubahan Tingkat Bunga
Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku tinggi.
Mekanisme Dasar Penyeimbangan Kembali Neraca Pembayaran
Telah diketahui bersama, bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh perekonomian dunia adalah ketidakseimbangan (disequilibrium) neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang defisit akan merisaukan keadaan perekonomian suatu negara, namun bukan berarti surplus neraca pembayaran yang cukup besar tidak menimbulkan masalah. Keadaan neraca pembayaran yang dapat dianggap ideal bagi perekonomian suatu negara adalah keadaan neraca pembayaran yang ekuilibrium atau seimbang.
Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional antara lain sebagai berikut :
a. Perubahan tingkat harga di dalam negeri.
b. Struktur produksi suatu negara.
c. Perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri.
d. Pergeseran permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri.
e. Ketidakstabilan perekonomian dalam negeri, ditandai dengan menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatnya impor.

f. Bencana alam.
Pada prinsipnya, cara untuk mengurangi atau menghilangkan defisit neraca pembayaran internasional yang terjadi di suatu negara dilakukan melalui proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran dengan lima jalur. Kelima jalur tersebut bekerja melalui perubahan komponen-komponen berikut ini :
a. Pendapatan Nasional
Proses ini dilakukan dengan melakukan kebijakan fiskal, yaitu semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi jalannya perekonomian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
b. Tingkat Harga
Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu segala tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.
c. Kurs Valuta Asing
Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan devaluasi, yaitu kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang dlaam negeri terhadap mata uang asing dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor suatu negara dan menambah devisa suatu negara.
d. Tingkat Bunga
Proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran melalui perubahan tingkat bunga pada dasarnya bekerja melalui perubahan neraca investasi atau neraca modal.
Oleh karena itu, proses ini dapat dilakukan melalui perubahan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Jika suku bunga naik, maka nilai investasi akan menurun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka nilai investasi akan meningkat.
e. Sektor Moneter
Proses ini dilakukan dengan melalui suatu bentuk campur tangan pemerintah yang dinamakan Exchange Control (EC), artinya suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi internasional. Dalam sistem ini, semua valuta asing dimonopoli oleh pemerintah, artinya semua alatalat pembayaran luar negeri yang dimiliki atau yang diperoleh seluruh penduduk suatu negara harus diserahkan kepada pemerintah, untuk selanjutnya pemerintah mengatur dan menentukan penggunaan valuta asing.

DAFTAR PUSTAKA
http://catatankuliahfethamrin.blogspot.com/2013/01/perekonomian-indonesia-dalam-era.html
http://dwianggietha.blogspot.com/2014/11/makalah-perdagangan-internasional-dan.html
http://ekonomi-ahidogank.blogspot.com/2013/05/makalah-perdagangan-internasional.html
http://monacuapcuap.blogspot.com/2013/06/makalah-sistem-perekonomian-indonesia.html
http://rifalittleduck.blogspot.com/2013/10/makalah-perekonomian-indonesia.html
www.crayonpedia.org/mwId.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional
http://gioakram13.blogspot.com/2013/04/pengaruh-perdagangan-internasional.html#ixzz3U8mHQH9V
http://www.bi.go.id/web/id/publikasi/neraca+pembayaran+indonesia/defalut.htm?page=2&year=0
http://infostatntb.wordpress.com/2010/01/19/memahami-neraca-pembayaran-indonesia-ii/
http://www.tribunnews.com/2011/03/01/neraca-perdagangan-indonesia-alami-surplus
http://gurumada.com/bse/neraca-pembayaran#more-12266
http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/173092312201007172.pdf
http://www.primaironline.com/berita/ekonomi/neraca-pembayaran-indonesia-kuartal-i-surplus-us-6-6-miliar
http://dilladetari.blogspot.com/2010/12/perdagangan-internasional-dalam-era.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional