MAKALAH
1EB38
KELOMPOK
5
Disusun Oleh :
NAMA :
1. Dian
Puspita Sari (22214992)
2. Dwi Aryo Agung Sedayu (23214276)
3. Hitler Patiar (252140009)
4. Ismia Nur Barokah (25214515)
5. Muhammad Bayu Aji (27214130)
6. Niko Bayu Herlambang (27214946)
7. Sianta (2A214254)
UNIVERSITAS
GUNADARMA
2014-2015
KATA
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan
hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Pemanfaatan Plastik
Sebagai Barang Berguna ini dengan baik meskipun banyak kekurangan
didalamnya.Dan juga kami berterima kasih kepada Immi Fiska Tarigan dan kerabat
kami yang telah membantu menyelesaikan makalah kami mengenai “Permasalahan
Ekonomi 5 tahun terakhir”
Sebagai
upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran ekonomi, maka makalah ini disusun
sesuai dengan satuan acara perkuliahan (SAP). Oleh karena itu semoga makalah
ini dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan wawasan mahasiswa/i dalam memahami
ilmu ekonomi.
Kami
menghaturkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyelesaikan makalah
ini tepat pada waktunya. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat untuk kita
semua. Kami mengharapkan dapat menggunakan makalah ini dengan sebaik baiknya.
Segala kritik dan saran kami harapkan dan kami terima dan akan dijadikan
masukan yang berharga untuk perbaikan makalah kami selanjutnya, kami
mengucapkan terima kasih.
Bekasi,
30 Mei 2015
DAFTAR ISI
Kata Pengantar...........................................................................................................................ii
Daftar
Isi...................................................................................................................................iii
Pendahuluan...............................................................................................................................1
1.1
Latar Belakang.........................................................................................................1
1.2
Rumusan
Masalah....................................................................................................2
1.3
Tujuan.......................................................................................................................2
BAB 2
Pembahasan.................................................................................................................................3
2.1 Kebijakan Fiskal
dan Pola Penerimaan dan Pengeluaran.........................................3
2.2 Kebijakan Fiskal dan
Perpajakan……….................................................................5
2.3.
Perdagangan Internasional......................................................................................6
2.4. Neraca
Pembayaran Indonesia……………………………………………………13
2.5. Perdagangan Internasional
dalam Era Globalisasi………………………………..26
BAB 3
Penutup.....................................................................................................................................37
3.1
Kesimpulan.............................................................................................................37
3.2
Saran.......................................................................................................................37
Daftar
Pustaka..........................................................................................................................38
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang
sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian
Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi
global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi
pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan
mampu bertahan. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif
terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis
terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di
Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang
tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di
Indonesia.
Salah
satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan
pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan
makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
1.2 Rumusan Masalah
1.
Apa yang terjadi pada perekonomian di era SBY?
2.
Apa dampak bagi masyarakat Indonesia?
3.
Kebijakan apa saja yang diterapkan?
1.3 Tujuan Pembahasan
Diharapkan
supaya pembaca dapat mengerti dan memahami pembahasan inti dari seluruh masalah
yang ada di dalam makalah ini.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Terjadinya permasalahan dan kesuksesan ekonomi
era SBY
1. Permasalahan ekonomi era SBY
a.
Tingkat Inflasi Naik
Secara umum setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan
dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka
pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun 2 kali lebih
besar dari pertumbuhan ekonomi.
b.
Pembangunan Ekonomi
Masalah pembangunan ekonomi yang
ala kadarnya sangat memperihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa
membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan
kemiskinan tetap tinggi.
c.
Bencana Alam
Penanganan bencana alam yang
datang bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat tidak profesional. Bisa dipahami
bahwa bencana datang tidak diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban
kematian dan materi tidak terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah yang
tampak efisien adalah Badan Sar Nasional yang saat inipun terlihat kedodoran karena
sumber daya yang terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi dll hanya menjadi
pemborosan yang luar biasa.
d.
Kepercayaan masyarakat terhadap
sosok SBY dan JK
Masalah kepemimpinan SBY dan JK yang sangat memperihatinkan. SBY yang ‘sok’
kalem dan berwibawa dikhawatirkan berhati pengecut dan selalu cari aman,
sedangkan JK yang sok profesional dikhawatirkan penuh tipu muslihat dan agenda
kepentingan kelompok. Rakyat Indonesia sudah melihat dan memahami hal tersebut.
Selain itu, ketidakkompakan anggota kabinet menjadi nilai negatif yang besar.
e.
Politik dan Keamanan
Masalah politik dan keamanan
cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh
menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan
sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.
Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk
kekuatan kelompok.
f.
Korupsi
Masalah korupsi. Mulai dari dasar
hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit
pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa
Indonesia. Misalnya pernyataan JK yang menganggap upaya pemberantasan korupsi mulai
terasa menghambat pembangunan.
g.
Kepercayaan Pihak Asing
Masalah politik luar negeri. Indonesia terjebak dalam politk luar negeri ‘Pahlawan
Kesiangan’. Dalam kasus Nuklir Korea Utara dan dalam kasus-kasus di Timur
Tengah, utusan khusus tidak melakukan apa-apa. Indonesia juga sangat sulit
bergerak diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran. Selain itu, ikut serta dalam
masalah Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat yang diamini oleh korps
Deplu. Juga desakan peranan Indonesia dalam urusan dalam negeri Myanmar akan
semakin menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan
lagi negara yang bebas dan aktif karena lebih condong ke Amerika Serikat.
h.
Pelunasan hutang Luar negeri
(IMF)
Pada pertengahan bulan Oktober
2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar
dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan
Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam
negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat,
setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan
miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan
Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan
karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector
riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga
kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu,
birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi
belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi,
di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di
lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif
2.
Kesuksesan ekonomi era SBY
a.
Pertumbuhan
ekonomi yang pesat
Ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat
pada 2010. Hal ini, antara lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan
Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang
tinggi, nilai ekspor, investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik.
b. Kesejahteraan masyakat yang semakin
meningkat
Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia
memberikan penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9
negara yang lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan
penduduk kita.
c. Pemeberantasan korupsi, narkoba, dan
terorisme
Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi.
Begitu pula dengan pemberantasan terorisme dan narkoba.
d. Perbaikan investasi
Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah.
Hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah
mengalami kemajuan.
e. Penekanan angka kemiskinan dan
pengangguran
Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan
gejolak perekonomian Indonesia. Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan
memiliki rencana darurat. “Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa
kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak
perekonomian dunia. Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak
punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah
bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” kata Presiden.
f. Pencetakan rekor baru ekonomi di
Indonesia
Beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam
sejarah, seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima
tahun lalu masih 1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS,
sekarang 96 miliar hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga
Saham Gabungan) yang tertinggi di dunia, naik 46 perssen. Pendapatan domestik
bruto kita meningkat dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
g. Pengembangan Koperasi dan usaha
kecil
Makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah,
termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan Direktur Tenaga Kerja
dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis
(7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6
persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan
membaiknya kondisi perekonomian.
h. Peran Indonesia yang semakin kuat di
dunia Internasional
Indonesia makin
berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam
mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit,
ASEAN, G8 plus, dan pemeliharan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam
menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan
iklim,” tegas Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden
SBY (presidensby.info)
2.2
Dampak
pada masyarakat Indonesia
Dari semua yang terjadi
pada masa pemerintahan SBY, masyarakat Indonesia dapat merasakan semua yang
telah dilakukan oleh Presiden SBY, berikut adalah berbagai dampak yang
dirasakan oleh masyarakat Indonesia:
1. Tantangan
Global
Masih
teringat jelas, sepanjang tahun 2011, isu krisis utang dan defisit anggaran
akut di Yunani membuat goncangan-goncangan ekonomi terutama di pasar keuangan
global, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara yang
tergabung dalam Uni Eropa (UE), dan khususnya 15 negara pengguna mata uang
euro, ternyata tidak berhasil mengembalikan keyakinan investor, bahkan
pesimisme menguat bahwa krisis UE akan memakan waktu yangg lama.
UE
menghadapi problem fiskal yang berat dengan defisit anggaran rata-rata tercatat
6,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang terhadap PDB
sebesar 80 persen. Tidak hanya UE dijerat oleh krisis fiskal, problem anggaran
di Amerika Serikat (AS) juga sangat akut. Dengan defisit anggaran sebesar 1,3
triliun dollar AS atau sekitar 8,6 persen dari perkiraan PDB 2011 dan besarnya
utang pemerintah yang mencapai 15,6 triliun dollar AS atau sekitar 90 persen
dari PDB. Krisis fiskal membuat AS kehilangan peringkat tertingginya AAA selama
70 tahun menjadi AA+ pada 3 Agustus 2011 lalu.
Dalam
perkembangan belakangan ini ekonomi AS mulai menunjukkan perbaikan terutama
dengan semakin membaiknya keyakinan konsumen dan turunnya tingkat penggangguran
menjadi 8,5 persen pada Desember 2011. Harapan juga muncul dari UE seiring
dengan semangat untuk melakukan konsolidasi fiskal disertai injeksi likuiditas
dalam bentuk pinjaman dari Bank Sentral Eropa (ECB) kepada perbankan di UE
dengan bunga hanya 1 persen dan tenor 3 tahun.
ECB
dikabarkan masih akan menambah jumlah pinjaman tersebut hingga mencapai 1
triliun euro. Tambahan likuiditas dalam jumlah yang cukup masif ini juga
memberi peluang mengalirnya dana UE tersebut ke emerging market Asia, termasuk
ke Indonesia. Apalagi disaat yang sama, kondisi ekonomi Indonesia mempunyai
kekuatan pasar domestik yang disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat.
2. Tantangan
domestic
Struktur
demografi Indonesia menjadi daya dukung pasar domestik terrsebut. Jumlah
penduduk dengan kategori kelas menengah – menurut Bank Dunia adalah penduduk
dengan pengeluaran antara 2 dan 20 dollar AS per hari – meningkat sebanyak 50
juta antara tahun 2003-2010.
Selain
dukungan demografi, kinerja makro Indonesia tercatat solid menguat. Ketika
pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan hingga negatif (resesi), bersama
Cina dan India – ekonomi Indonesia tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi semakin
solid di tahun 2010 yang mencapai 5,9 persen yoy, dan 6,5 persen yoy pada tahun
2011. Disaat yang sama, angka inflasi turun, cadangan devisa terus bertambah
menembus diatas 100 miliar dollar AS.
Selain
itu, ekonomi Indonesia juga didukung oleh sistem keuangan yang relatif stabil.
Indeks stabilitas keuangan tercatat semakin rendah. Hasil perhitungan BI
mencatat indeks stabilisasi sebesar 1,68 pada Oktober 2011, turun dari 2,43
pada krisis 2008. Di pasar keuangan, Indonesia berpotensi menjadi primadona
investasi tahun 2012, terlebih lagi Fitch pada 15 Desember 2011 lalu menetapkan
Indonesia masuk dalam kategori peringkat investasi.
Tantangan
ekonomi Indonesia di tahun 2012 justru berasal dari sektor riil didalam negeri.
Pasar domestik yang kuat bisa menjadi relokasi pasar domestik sementara waktu.
Tentunya pasar domestik Indonesia juga menjadi incaran pasar impor terutama
dari negara-negara Asia akibat mitra dagang mereka di UE melemah. Akses ke
perbankan yang tidak cukup mudah disertai bunga kredit yang mahal, biaya
logistik yang tinggi karena terbatasnya konektivitas dan tentu saja
infrastruktur yang tidak memadai dan masalah akut korupsi.
Pada
saat yang sama pemerintah mulai 1 April mendatang akan menaikkan tarif dasar
listrik (TDL) rata-rata sebesar 10 persen dan akan melarang mobil plat hitam
menggunakan premium subsidi. Menurut pemerintah, kedua komponen tersebut
diperkirakan akan menambah inflasi sebesar 0,8 persen. Namun kami perkirakan
dampak totalnya memberikan tambahan inflasi hingga 2 persen. Ekspektasi
kenaikan inflasi ini akan membuat ekspektasi kenaikan suku bunga. Faktor-faktor
tersebut membuat daya saing produk domestik kalah dibandingkan produk impor
terutama untuk barang konsumsi.
Akankah
produk Indonesia bisa bersaing di pasar sendiri ditengah kemungkinan gempuran
produk-produk impor yang lebih murah ditengah kendala yang ada? Kuncinya adalah
kredibilitas pemerintah. Rencana pemerintah membangun berbagai proyek
infrastuktur harus terealisasi dan pemerintah perlu melakukan terobosan
kebijakan dalam jangka pendek.
Saatnya
pemerintah juga agresif disisi fiskal, memastikan serapan anggaran yang
maksimal sehingga peran pemerintah mendorong pertumbuhan yang bisa
mengkompensasi kemungkinan perlambatan dorongan ekonomi dari penerimaan ekspor.
Intinya adalah bagaimana membuat pasar domestik menjadi kekuatan ekonomi
Indonesia ditengah berbagai risiko global saat ini.
2.3
Kebijakan yang diterapkan oleh SBY
Dari semua permasalahan dan kesuksesan
yang terjadi ada kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, yang sangat berdampak kepada masyarakat sebagai berikut :
1.
Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi
20% dari keseluruhan APBN.
Peran pemerintah sangat penting dalam
upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, karena pendidikan
merupakan barang publik atau sebagai hak-hak sosial yang dijamin oleh
pemerintah. Upaya ini tidak bisa diharapkan akan disediakan sepenuhnya oleh
sektor swasta mengingat biaya penyediaan pendidikan yang besar dan tidak
menghasilkan keuntungan yang seketika. Pemerintah menjamin hak atas setiap
warga negara untuk mendapatkan pendidikan, hal ini tercantum pada UUD 1945
Pasal 31 Ayat 2, 3, dan Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti
pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan
dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Melalui instrumen
kebijakan yaitu kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor
pendidikan. Sektor pendidikan pada dasarnya adalah anggaran fungsi pendidikan.
2.
Konversi minyak tanah ke gas.
Meski awalnya banyak
yang menyangsikan akan berhasil, konversi Minyak Tanah ke LPG menjadi fenomena
penting program konversi energi di Indonesia. Apalagi, keberhasilan mengubah
kebiasaan masyarakat yang turun termurun dari generasi ke generasi menggunakan
Minyak Tanah beralih ke LPG bukan
sekadar persoalan teknis, namun juga sarat dengan aspek sosial dan budaya.
Sebenarnya, tujuan
utama konversi Minyak Tanah ke LPG untuk mengurangi subsidi. Maklum, Minyak
Tanah, yang biaya produksinya setara dengan Avtur, selama ini dikonsumsi oleh
sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah yang terkonsentrasi di
perdesaan. Sehingga pemerintah memberikan subsidi harga. Kebijakan yang sudah
berlangsung bertahun-tahun ini cukup membebani keuangan negara.
Konsumsi Minyak Tanah
sebelum dilakukan konversi mencapai kisaran 12 juta Kilo Liter (KL) setiap
tahun. Ketika itu, besaran subsidi mencapai sekitar Rp 25 triliun. Angka ini
berubah sesuai dengan basis asumsi harga minyak mentah dunia maupun volume.
Dari jumlah volume sebesar itu profil pengguna Minyak Tanah adalah sekitar 10
persen golongan sangat miskin, 10 persen golongan miskin, 50 persen golongan
menengah dan 20 persen golongan mampu.
Melihat profil pengguna
tersebut, sangat jelas bahwa pemberian subsidi Minyak Tanah memang tidak
seluruhnya tepat sasaran. Kelompok masyarakat menengah maupun mampu masih
banyak yang mengkonsumsi Minyak Tanah bersubsidi dengan beragam alasan. Oleh
sebab itu program konversi yang diikuti dengan pengurangan volume Minyak Tanah
bersubsidi ditujukan untuk memperbaiki distribusi agar lebih tepat sasaran.
LPG menjadi pilihan pengganti Minyak Tanah.
Alasan terpenting adalah biaya produksi LPG lebih murah dibanding Minyak Tanah.
Biaya produksi Minyak Tanah tanpa subsidi adalah sekitar Rp 6.700/liter. Jika
dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter. Untuk satu satuan setara Minyak Tanah,
biaya produksi LPG tanpa subsidi adalah Rp 4.200/liter. Sedang LPG dengan
subsidi adalah Rp 2.500/liter. Pemanfaatan LPG jelas mengurangi konsumsi
subsidi Minyak Tanah.
Selain biaya produksi
lebih murah, untuk satu satuan yang sama kalori LPG juga lebih tinggi dibanding
Minyak Tanah. Sehingga biaya pemakaian LPG untuk keperluan memasak, misalnya,
lebih murah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laboratorium Energi
Universitas Trisakti menghasilkan biaya merebus air 5 liter adalah Rp
11,6/menit untuk LPG dan Rp 13,8/menit untuk Minyak Tanah.
Program konversi Minyak
Tanah ke LPG memiliki sasaran atau target sekitar 40 juta Kepala Keluarga (KK)
miskin yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk keperluan ini dibutuhkan
sebanyak 40 juta kompor LPG beserta asesorisnya serta 100 juta tabung LPG 3 Kg.
Pada pelaksanaan program, telah dibagikan sejumlah paket perdana secara gratis
kepada para keluarga miskin yang terdiri kompor LPG dan asesoris serta tabung
LPG 3 Kg.
Sejak mulai
dilaksanakan tahun 2007 hingga menjelang akhir 2010 telah dibagikan paket
perdana sebanyak 44.675.000 ke seluruh wilayah Indonesia atau lebih dari 100
persen dari target. Sebanyak 3.793.000 Metrik Ton (MT) LPG telah dikonsumsi
masyarakat sasaran. Sedang Minyak Tanah yang ditarik mencapai 11.317.000 KL.
Penghematan yang berhasil dilakukan mencapai sebesar Rp 19,34 Triliun.
Selain penghematan
keuangan negara dalam APBN, pelaksanaan konversi Minyak Tanah ke LPG juga
membawa dampak bergulir dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pengadaan lebih dari
44 juta kompor LPG telah mendorong bangkitnya industri kompor LPG di dalam
negeri. Saat ini sudah beroperasi sebanyak 34 pabrik kompor LPG dengan
kapasitas mencapai sekitar 55 juta unit setiap tahun.
Pabrikan asesoris juga
berkembang seiring dengan kebutuhan pengoperasian kompor LPG oleh konsumen.
Saat ini serta 21 pabrik katub tabung (valve), selang dan regulator dengan
berbagai merek di berbagai wilayah di Indonesia. Produksi katub tabung mencapai
sekitar 25 juta setiap tahun, regulator mencapai sekitar 45 juta setiap tahun
dan selang karet mencapai sekitar 80 juta per tahun.
Kebutuhan sekitar 100
juta tabung LPG ukuran 3 Kg juga telah mendorong bekembangnya pabrikan di dalam
negeri. Saat ini setidaknya sudah beroperasi sekitar 73 pabrik tabung LPG
dengan kapasitas mencapai sekitar 75 juta/tahun. Kebutuhan akan tabung LPG juga
mendorong berkembangnya produksi industri lembaran baja sebagai bahan baku.
Jumlah sebesar ini diprediksi masih akan bertambah guna memenuhi kebutuhan
stock dan rolling.
Tumbuhnya industri
penunjang konversi Minyak Tanah ke LPG tersebut telah menyerap sedikitnya
sekitar 100 ribu tenaga kerja langsung. Diprediksi jumlah tenaga kerja tidak
langsung yang terserap lebih banyak lagi dengan berkembangnya industri ini.
Terlebih lagi, nilai investasi langsung yang telah ditanamkan untuk
pengembangan industri ini mencapai kisaran Rp 3 Triliun. Jika mempertimbangkan
investasi tidak langsung nilainya akan lebih besar lagi.
Dinamika berkembangnya
kegiatan industri kompor LPG beserta asesoris maupun tabung LPG diprediksi
masih akan terus berlanjut diwaktu-waktu mendatang. Kebiasaan masyarakat
menggunakan LPG sebagai bahan bakar merupakan pasar utama industri ini. Selain
para pabrikan, berkembangan industri ini juga mendorong tumbuhnya jasa
perdagangan maupun usaha perbengkelan di bidang kompor LPG beseta asesoris.
Nilai yang muncul dari
rantai ekonomi kegiatan industri peralatan LPG untuk rumah tangga tergolong
tidak kecil. Diprediksi triliunan rupiah akan berputar dalam bisnis ini. Selain
itu juga membuka ribuan kesempatan kerja, baik bagi para tenaga kerja
berketrampilan khusus maupun terciptanya usaha distributor atau penjualan
produk industri ini. Bahkan, juga terbuka peluang merambah pasar luar negeri
apabila kualitas produk dan harga bisa bersaing.
Aktivitas ekonomi juga
terjadi dalam jalur distribusi LPG. Sejak dari lapangan produksi ataupun impor
hingga konsumen. Selain berupa pembangunan infrastruktur, termasuk kapal
pengangkut, juga memacu investasi bidang pengangkutan, stasiun pengisian,
penyaluran dan pemeliharaan (SPPBE/SPBE).
Rantai distribusi juga membuka peluang usaha berupa pembukaan Agen, Sub
Agen dan pangkalan/penyalur.
Bahkan saat ini, di
jalur paling ujung sebelum konsumen juga berkembang usaha penjualan LPG 3 Kg
eceran. Baik oleh toko kelontong maupun pedagang dorongan khusus LPG 3 Kg.
Besar kemungkinan ini dilakukan oleh para pedagang dorongan atau pedagang
keliling yang sebelumnya menjajakan Minyak Tanah. Betapapun, kegiatan ini telah
menjadi nilai tambah ekonomi dalam rantai penyaluran LPG 3 Kg.
Kalori yang lebih
tinggi dibanding Minyak Tanah, membuat para pedagang kecil yang beralih
menggunakan LPG juga mengaku lebih besar keuntungannya mencapai sekitar 10
persen hingga 15 persen. Setidaknya, untuk jumlah biaya pengeluaran pengadaan
bahan bakar sebesar setara Minyak Tanah, penggunaan LPG memberikan efisiensi
produksi yang lebih tinggi. Penghematan serupa juga dirasakan oleh para
konsumen rumah tangga, berupa pengeluaran untuk biaya bahan bakar rumah tangga.
3.
Pembayaran utang secara bertahap kepada
badan PBB.
Hutang Luar Negri yang
dimiliki Indonesia masi realatif besar, oleh karena itu Presiden SBY mengambil
kebijakan untuk membayar hutang tersebut secara bertahap kepada badan PBB.
4.
Buy
back saham BUMN
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono memerintahkan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan
buyback saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan itu diperlukan
untuk mestabilkan pasar yang terpukul akibat berpindahnya dana-dana asing yang
berdampak pada anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan. “Penurunan IHSG saat ini
menjadi peluang bagi BUMN kita untuk masuk ke pasar,” kata kata Staf Khusus
Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah di Jakarta, Kamis (22/8). Dia
mengatakan, belum lama ini Presiden telah melakukan pertemuan dengan kalangan
dunia usaha, termasuk kalangan industri dan sejumlah pimpinan BUMN terkait
rencana pembelian kembali saham BUMN. “ Selain itu, pengelolaan valas di
sejumlah BUMN kita yang selama ini memerlukan dolar AS untuk kegiatan usaha,
terutama Pertamina, ini juga sedang dilakukan komunikasi dan koordinasi
intensif,”.
5.
Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah)
bagi rakyat kecil.
Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam
tahun 2006 secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor,
serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan
nasional dalam tahun 2006. Dalam kerangka itu, pengembangan usaha kecil dan
menengah (UKM) diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara
itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam
peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor
pertanian dan perdesaan.
Dalam rangka mendukung
upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, dilakukan penyediaan dukungan
dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif berskala
mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah
tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro
tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan
pengelolaan usaha, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan
usahanya, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan
siap untuk tumbuh dan bersaing.
Pemberdayaan koperasi
dan UKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan
peningkatan ekspor, antara lain melalui peningkatan kepastian berusaha dan
kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru
berbasis teknologi dan/atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan
perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi dan UKM. Dalam rangka itu,
UKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perijinan usaha, antara lain
dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan
mengurangi biaya perijinan. Di samping itu dikembangkan budaya usaha dan
kewirausahaan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan,
bimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha.
UMKM yang merupakan
pelaku ekonomi mayoritas di sektor pertanian dan perdesaan adalah salah satu
komponen dalam sistem pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu,
kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perdesaan harus sejalan
dengan dan mendukung kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan. Untuk itu,
UMKM di perdesaan diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin
kepastian usahanya dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta
diperluas aksesnya kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan
kesempatan usaha dan potensi sumberdaya lokal yang tersedia untuk meningkatkan
produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk
unggulannya.Upaya ini didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan.
6.
Memudahkan investor asing untuk berinvestasi
di Indonesia.
Pemerintah Indonesia akan mempermudah
persyaratan investasi asing. Kemudahan dalam berinvestasi ini akan mulai
diterapkan pada April 2015. Kemudahan tersebut, menurut Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, mencakup empat aspek, yaitu jumlah
tenaga kerja, tingkat komponen dalam negeri, ekspor atau reduce impor, dan
nilai investasi. Franky mengakui, selama ini Indonesia cenderung agak ketat dan
detail dalam menerapkan persyaratan untuk investasi asing."Ada dua hal
yang kami lakukan, yakni dalam soal pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan
insentif," kata Franky, di Tokyo, Jepang, Senin (23/3). Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan
insentif kepada investor asing. Langkah itu untuk mendorong daya saing
Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Wakil Ketua Umum Kadin
Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal/Bulog Natsir Mansyur mengatakan, untuk
menangkap investasi dalam situasi Indonesia sekarang, pemerintah harus
memberikan insentif tak hanya kepada investor asing, namun juga investor dalam
negeri. "Dalam rangka MEA, daya saing kita kurang kuat sehingga setiap
negara menjanjikan insentif yang menarik, terutama insentif nonfiskal,"
kata Natsir kepada Republika, Senin (23/3). Untuk menarik investasi lebih banyak,
lanjutnya, pemerintah diminta memberikan kemudahan-kemudahan investasi bagi
investor. Sebab, dalam pasar MEA, negara anggota ASEAN saling berebut investor.
Sehingga, pemerintah dinilai perlu memberikan insentif yang lebih menarik. Saat disinggung soal kemudahan bagi investor
asing yang dikhawatirkan berdampak bagi pengusaha lokal, Natsir menepis
anggapan tersebut. Menurutnya, insentif harus diberikan bagi semua investor
untuk memperkuat daya saing bangsa. "Mau lokal atau asing sama
saja,".
7.
Meningkatkan sektor pariswisata dengan
mencanangkan “Visit Indonesia 2008″.
VISITINDONESIA.travel mengumpulkan informasi
pribadi sewaktu Anda mendaftar ke VISITINDONESIA.travel, sewaktu Anda
menggunakan produk atau layanan VISITINDONESIA.travel, sewaktu Anda mengunjungi
halaman VISITINDONESIA.travel atau halaman-halaman para mitra tertentu dari
VISITINDONESIA.travel, dan sewaktu Anda memasukkan promosi atau sweepstake.
VISITINDONESIA.travel dapat menggabung informasi mengenai Anda yang kami miliki
dengan informasi yang kami dapatkan dari para mitra usaha atau
perusahaan-perusahaan lain.
Sewaktu Anda mendaftar,
kami meminta informasi seperti nama, alamat e-mail, tanggal lahir, jenis
kelamin, kode POS, jabatan, industri dan apa yang Anda sukai secara pribadi.
Untuk produk dan layanan keuangan tertentu, kami mungkin juga menanyakan
alamat, nomor Jaminan Sosial Anda serta informasi mengenai aset Anda. Sewaktu
Anda mendaftar ke VISITINDONESIA.travel dan sign in ke layanan kami, Anda
bukannya tanpa nama di pandangan kami.
VISITINDONESIA.travel
mengumpulkan informasi mengenai transaksi Anda dengan kami dan dengan sebagian
dari para mitra usaha kami, termasuk informasi mengenai penggunaan Anda atas
produk dan layanan keuangan yang kami tawarkan.
VISITINDONESIA.travel
dengan sendirinya menerima dan mencatat informasi dari komputer dan browser
Anda, termasuk alamat IP, informasi cookie VISITINDONESIA.travel, atribut piranti
lunak dan piranti keras, serta halaman yang Anda minta.
VISITINDONESIA.travel
menggunakan informasi untuk tujuan umum berikut: untuk menyesuaikan iklan dan
konten yang Anda saksikan, memenuhi permintaan Anda akan produk dan layanan,
meningkatkan layanan kami, menghubungi Anda, melakukan penelitian, dan
menyediakan pelaporan tanpa mencantumkan nama untuk klien interen dan luar.
8.
Pemberian bibit unggul pada petani.
Salah satu upaya
pencapaian sasaran produksi tanaman pangan adalah melalui peningkatan produktivitas,
diantaranya dengan pengggunaan benih varietas unggul bersertifikat. Hal ini
sangat terkait dengan penggunaan benih varietas unggul bermutu. Penggunaan
benih unggul bermutu yang dibarengi dengan penerapan teknologi yang tepat telah
terbukti memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas dan produksi
tanaman pangan.
Dalam mendukung program
peningkatan produktivitas pertanian, sebelumnya Kementan melakukan dua langkah
strategis, yakni pemberian bantuan benih gratis dan subsidi. Namun dalam perjalanannya,
pemerintah menemukan beberapa kendala dalam program bantuan benih gratis baik
dari segi varietas dan ketepatan waktu. Sehingga pola bantuan benih dari
Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) menjadi pola subsidi. Oleh karena itu
untuk tahun 2013 pemerintah lebih memfokuskan pada pemberian subsidi benih
kepada petani.
Benih bersubsidi
bertujuan untuk menyediakan benih varieatas unggul bersertifikat padi, jagung,
dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk kebutuhan benih dalam rangka
pelaksanaan program pembangunan tanaman pangan (SL-PTT dan diluar SL-PTT),
serta membantu petani dari sisi pembiayaan permodalan khususnya berkurangnya
biaya untuk pembelian benih, sehingga bebannya lebih ringan. Pola pelaksanaan
subsidi benih ini adalah “Pola Tertutup”, dimana benih bersubsidi tidak dijual
di pasar bebas (kios), tetapi disalurkan langsung ke kelompok tani yang telah
mengusulkan akan membeli benih.
Besaran harga benih
(HB) bersubsidi, subsidi benih dan harga eceran tertinggi (HET) benih
bersubsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Harga Benih (HB) bersubsidi
sampai tingkat kelompok tani untuk masing-masing komoditas adalah sebagai
berikut : padi inbrida (lahan sawah/lahan rawa/lahan kering/lahan pasang
surut/lahan lebak) sebesar Rp. 8.200,-/kg, padi hibrida sebesar Rp.
53.889,-/kg, jagung komposit sebesar Rp.10.435,-/kg, jagung hibrida sebesar Rp.
37.700,-/kg, dan kedelai sebesar Rp.13.125,-/kg.
Arahan dan sosialisasi
mengenai subsidi benih ini disampaikan dalam pertemuan “Sosialisasi Subsidi
Benih Tahun Anggaran 2013” di Hotel Horison Semarang (31/1-2/2), hadir pada
kesempatan tersebut Ir. Udhoro Kasih Anggororo, MS (Direktur Jenderal Tanaman
Pangan), Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal TP, Kepala Dinas
Pertanian Provinsi Jawa tengah, Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero), Direksi
PT Pertani (Persero), Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian
Provinsi seluruh Indonesia, Kepala BPSBTPH Provinsi seluruh Indonesia, Kepala
Kantor Regional/Kantor Wilayah PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani seluruh
Indonesi
Rencana pengadaan dan
penyaluran subsidi benih TA 2013 meliputi padi inbrida sebanyak 120.000.000 kg
(untuk SLPTT sebanyak 110.625.000 kg dan di luar SLPTT sebanyak 9.375.000 kg),
(2) padi hibrida sebanyak 7.500.000 kg (untuk SLPTT sebanyak 3.000.000 kg dan
di luar SLPTT sebanyak 4.500.000 kg), (3) jagung komposit sebanyak 2.000.000 kg
(untuk SLPTT sebanyak 1.142.500 kg dan di luar SLPTT sebanyak 857.500 kg), (4)
jagung hibrida sebanyak 7.500.000 kg (untuk SLPTT sebanyak 3.214.500 kg dan di
luar SLPTT sebanyak 4.285.500 kg) dan (5) kedelai sebanyak 15.000.000 kg (untuk
SLPTT sebanyak 18.200.000 kg masih kekurangan benih sebanyak 3.200.000 kg).
9.
Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi).
Pertama, konsolidasi pemerintahan; Kedua,
mempelajari dan me-review sejumlah kebijakan penting;mis : fiscal ,
perindustrian, Aceh, teorisme, dll.Ketiga, menetapkan aturan main dan kode etik
bagi seluruh jajaran eksekutif, baik di pusat maupun di daerah;.Keempat,
melakukan terapi kejut ,me-nusakambang-kan koruptor Kelima , kunjungan keempat
institusi penegak hukum, Kejagung, Mabes Polri, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea
Cukai.Keenam , Penanganan pemulangan TkI dari Malaysia;Ketujuh, Mencari solusi
berbagai permasalahan ; tingginya harga minyak yang membebani APBN,
penyelesaian kasus Karaha Bodas;serta penyesuaian dalam praktek kenegaraan
karena adanya perubahan konsitusi.Kedelapan, masalah hukum dan
keadilan.Masyarakat menginginkan wajah hukum di negeri ini dirombak total.
Tidak ada jalan pintas untuk mereformasi masalah hukum yang teramat
komplek;Kesembilan, Penegakan hukum adalah Pemberantasan KKN,pencegahan dan
penindakan pelanggaran HAM berat , pemberantasan , illegal logging, dan illegal
fishing, serta Kesepuluh, penanggulangan kejahatan narkotika dan kejahatan
jalanan.
Beberapa bulan yang lalu Presiden telah
menandatangani sejumlah izin pemeriksaan terhadap pejabat di daerah baik
Gubernur, Bupati/Walikota, maupun anggota DPR RI/DPRD.
Tindak pidana korupsi di Indonesia dari
tahun semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang
terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak
pidana yang semakin sistematis. Bahkan lingkupnya memasuki seluruh aspek dan
lini kehidupan, tidak saja di lembaga eksekutif,yudikatif, tetapi juga di
lembaga legistif, baik di pusat maupun di daerah.
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang
tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan
perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada
umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena
itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan
biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut
cara-cara yang luar biasa.
Penegakan hukum untuk memberantas tindak
pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami
berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar
biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas,
independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi yang pelaksanakannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif,
professional serta berkesinambungan.
Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum,
Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha
memerangi tindak pidana korupsi.Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam
berbagai peraturan perundang-undangan , antara lain dalam Ketetapan MPR RI
Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari
KKN, Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas
dan Bersih dari KKN serta Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20
tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan pasal 43 Undang Undang No.
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 , badan khusus tersebut
selanjutnya disebut KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai
pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas
dan wewenang diatur dalam Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).
BAB III
PENTUTUP
3.1
Kesimpulan
Dari materi yang kelompok kami paparkan tadi, dapat
ditarik kesimpulan bahwa dalam pemerintahan SBY Indonesia mendapat banyak
perubahan yang sangat mempengaruhi perkonomian di Indonesia ini, oleh karena
itu, Indonesia harus bisa mempertahankan apa yang sudah susah payah dicapai
oleh SBY. Dan Indonesia harus bisa lebih baik disbanding Negara Negara tetangga
yang sudah jauh lebih baik dari Indonesia.
3.2
Kritik dan Saran
Dari keseluruhan makalah ini kelompok kami meminta
maaf jika ada kesalahan yang sengaja maupun tak sengaja telah kami perbuat,
untuk kritik dan saran dari pembaca kami sangat membutuhkannya untuk perbaikan
dimasa depan kami membuat makalah kembali, sekali lagi kami mohon maaf jika
banyak kekurangan maupun kesalahan yang disengaja maupun tak disengaja kami
lakukan, sekian makalah dari kelompok kami, terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA
